Inilah 12 Ketentuan dalam Perpres Jaminan Kesehatan yang Perlu Dicermati
Berita

Inilah 12 Ketentuan dalam Perpres Jaminan Kesehatan yang Perlu Dicermati

Bayi baru lahir langsung dijamin JKN selama 28 hari.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit

“Dalam hal terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,” begitu bunyi pasal 27 ayat (3) Perpres.

(Baca juga: 14 Tahun UU SJSN, Pelaksanaannya Dinilai Belum Efektif).

Ketujuh, batas upah paling rendah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU di perusahaan swasta/BUMN/BUMD, yakni upah minimum kabupaten atau kota. Jika di daerah tersebut tidak ada upah minimum kabupaten atau kota, yang jadi dasar perhitungan yaitu upah minimum provinsi. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan yang mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Kedelapan, BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 bulan. Kesembilan, setiap peserta berhak mendapat manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan peserta. Manfaat itu juga berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Kesepuluh, ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program JKN antara lain pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang. Kesebelas, untuk peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) wajib merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) sesuai dengan kasus dan kompetensi faskes serta sistem rujukan. Pelayanan yang diberikan kepada peserta yang dirujuk ke FKRTL itu dilakukan paling lama 3 bulan.

Duabelas, faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta selama peserta yang bersangkutan mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. Dalam pelayanan gawat darurat, faskes yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta. Semua biaya pelayanan yang diberikan sesuai hak peserta ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Tags:

Berita Terkait