Inilah Argumentasi UU Bantuan Hukum Layak Direvisi
Berita

Inilah Argumentasi UU Bantuan Hukum Layak Direvisi

Revisi UU Bantuan Hukum berhubungan dengan UU Advokat.

Oleh:
Muhammad Yasin
Bacaan 4 Menit

Berkaitan dengan warga miskin penerima bantuan hukum, anggota DPRD Yogyakarta, Eko Suwanto,  mempertanyakan persyaratan dan prosedur seperti Surat Keterangan Miskin bagi warga yang berniat mendapatkan layanan bantuan hukum melalui PBH. Masing-masing daerah (seharusnya) sudah memiliki data warga miskin, dan data itu seharusnya terintegrasi. Melalui big data warga miskin itu, pengelola bantuan hukum dapat memastikan apakah seseorang layak menerima bantuan hukum atau tidak. “Siapa warga miskin, seharusnya ada datanya,” kata Eko.

Tidak hanya mengenai data warga miskin, Eko mempersoalkan pembatasan pihak yang berhak memberikan bantuan hukum. Pembatasan yang dilakukan justru menghambat perluasan pemberian bantuan hukum karena faktanya orang yang bukan advokat atau berlatar sarjana hukum pun dapat memberikan ‘bantuan hukum’ dalam bentuk penyuluhan hukum. Ia mencontohkan anggota DPRD yang bisa memberikan penyuluhan hukum di daerah. Atau, proses negosiasi, yang tak harus berlatar sarjana hukum untuk menguasai teknik negosiasi. Masalah semacam ini, kata dia, menjadi substansi perdebatan saat DPRD Yogyakarta menyusun dan membahas Ranperda Bantuan Hukum. “Ini isu yang menarik dalam penyusunan Perda,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Tata Wijayanta, melihat pemberian bantuan hukum kepada warga miskin sebagai wujud kehadiran negara dalam akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan itu merupakan kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Termasuk juga akses bagi warga miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan. “Termasuk memperoleh informasi hukum,” ujarnya.

(Baca juga: Paralegal, Solusi Mengatasi Ketimpangan Sebaran Organisasi Bantuan Hukum).

Argumentasi lain pentingnya revisi disampaikan Sri Puguh Budi Utami. Paralegal penting diatur dalam UU Bantuan Hukum karena paralegal merupakan jawaban atas ketimpangan sebaran advokat di daerah. Ketersediaan advokat yang memberikan jasa hukum belum merata hingga ke pelosok Tanah Air. Alhasil, kehadiran paralegal di organisasi pemberi bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk membantu warga miskin. “Sebaran advokat dan OBH (organisasi bantuan hukum—red)belum merata,” jelasnya.

Sri Noer Kristiyanto juga menyoroti jangka waktu verifikasi dan akreditasi orrganisasi Pemberi Bantuan Hukum. Peraturan perundang-undangan menentukan jangka waktu tiga tahun. Menurut peneliti Balitbang Kumham ini, perlu dipikirkan apakah jangka watu tiga tahun sudah pas. Jangka waktu yang lama justru membuat sebaran OBH menjadi sulit. Ada baiknya untuk OBH baru jangka waktunya dipersingkat, sehingga semakin banyak OBH yang memberikan bantuan hukum kepada warga miskin yang membutuhkan.

Tags:

Berita Terkait