Inkonsistensi Dissenting Putusan MK, Ini Pandangan Pakar
Berita

Inkonsistensi Dissenting Putusan MK, Ini Pandangan Pakar

Hakim konstitusi boleh saja pendapatnya berubah antara putusan yang lama dan putusan yang baru tergantung keadaan hukumnya.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 49/PUU-XV/2018 tetap pada pendiriannya menolak bulat uji materi aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sesuai putusan-putusan sebelumnya. Hanya saja, mengenai putusan pengujian aturan ambang batas pencalonan presiden ini terdapat inkonsistensi dari pendapat hakim konstitusi antara putusan yang satu dengan putusan lainnya.  

 

Misalnya, dalam putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 terdapat dua hakim konstitusi yang mengajukan dissenting opinion yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Intinya, keduanya menilai ambang batas pencalonan presiden menimbulkan ketidakadilan bagi parpol baru yang tidak bisa mengajukan calon presiden/wakil presiden dan menimbulkan kerancuan dalam sistem presidensial dan parlementer, sehingga mereka berkesimpulan seharusnya MK mengabulkan Para Pemohon.  

 

Namun, dalam putusan MK terbaru No. 49/PUU-XVI/2018 itu terkait pengujian Pasal 222 UU Pemilu, dua hakim konstitusi itu justru tidak mengajukan dissenting opinion. Dalam pertimbangan putusan, hanya menyebutkan pencantuman bahwa kedua hakim tersebut pernah mengajukan dissenting opinion dalam putusan MK No. 53/PUU-XV/2017. (Baca Juga: MK Kembali Tolak Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden)

 

Menanggapi persoalan ini, Juru Bicara MK, Fajar Laksono Suroso mengakui dua hakim konstitusi Prof Saldi Isra dan Suhartoyo tidak menyatakan dissenting opinion ketika memutus perkara No. 49/PUU-XVI/2018, pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Hanya mencantumkan kedua hakim tersebut sebelumnya mengajukan dissenting. Ia mengaku tidak mengetahui mengapa kedua hakim tersebut tidak mengajukan dissenting opinion dalam putusan yang baru.

 

“Namun, karena putusan sebelumnya telah menjadi putusan Mahkamah, kedua hakim yang dissenting tersebut juga terikat dengan putusan sebelumnya. Kedua hakim tersebut tidak perlu lagi mengemukakan dissenting lagi. Sebab, telah terikat pada putusan sebelumnya,” kata Fajar saat dikonfirmasi Hukumonline, belum lama ini.

 

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai seharusnya jika terdapat perbedaan pendapat diantara para hakim konstitusi dicantumkan dalam putusannya. Sebab, pendapat ahli saja dicantumkan dalam putusan, terlebih pertimbangan hakim yang lebih memiliki daya mengikat secara substantif, sehingga dissenting opinion harus dicantumkan dalam putusan.

 

“Saya tidak tahu (pasti) apakah ada kelalaian dengan tidak mencantumkannya kembali dissenting opinion (dua hakim MK itu) atau memang ada perubahan dalam mempertimbangkan putusannya,” kata dia.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait