Inkonsistensi Kebijakan Investasi Telekomunikasi
Katalog Produk
Berlangganan Pro
Daftar
Masuk
Icon klinikKlinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Tips HukumPidanaKeluargaPerdataKenegaraanProfesi HukumIlmu HukumBisnis
Pertanahan & PropertiKetenagakerjaanPerlindungan KonsumenHak Asasi ManusiaKekayaan IntelektualTeknologiStartup & UMKM
Icon JurnalJurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Daftar JurnalArtikel
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon beritaBerita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
UtamaTerbaruKolomFotoJedaTajuk
ProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar Kampus Surat Pembaca
Icon EventEvent
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Kegiatan TerkiniEvent OrganizerIn-House Training
Arsip KegiatanNarasumber
Icon online publicationData Pribadi
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon RankingRankings
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisPusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Peraturan Pusat
Putusan
Peraturan Daerah
Precedent
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence UpdatesNew
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionsUniversity Solutions
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
PRODUK PILIHAN
Icon Exdoma
Exdoma

Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi

Publikasi Online

Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda

Icon Ranking
Rankings

Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia

Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
PRODUK PILIHAN
Icon Premium Stories
Premium Stories

Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum

Icon Pusat Data
Pusat Data

Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi

Icon Event
Event

Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini

Katalog Produk
Berlangganan Pro
Info Hukum
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
KlinikBeritaData PribadiJurnal
HomeUtamaTerbaruKolomFotoJedaTajukProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar KampusSurat Pembaca
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
  1. Beranda
  2. Berita
  3. Surat Pembaca
  4. Inkonsistensi Kebija...
Surat Pembaca

Inkonsistensi Kebijakan Investasi Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang melarang semua operator nirkabel menggunakan menara dari perusahaan dengan investasi asing telah menyebabkan kebingungan investor.

Oleh:
Bacaan 2 Menit

 

BROTO SUDEWO, Koordinator

Komunitas Pemantau Telekomunikasi Indonesia (KPTI)

Jakarta, Indonesia.

 

Web, http://tele-watch.blogspot.com

Email : [email protected]

 

Tags:

Berita Populer

Berita Terbaru

Lihat Semua

Raih Doktor Predikat Cum Laude, Istri Mendiang Desmond Mahesa Sorot Pengadaan Tanah PSN

Sejumlah Pokok Bahasan dalam Gelaran Raker Forum Dekan FSH PTKIN

Catatan dan Refleksi Kritis Akademisi STH Indonesia Jentera atas Putusan PHPU Pilpres 2024

3 Sebab MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres 2024

FH UGM Kembangkan Keilmuan Hukum Sebagai Center of Excellence

Berita Foto

Lihat Semua

KPU Resmi Tetapkan Prabowo - Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com