Isu hukum udara merupakan topik menarik untuk diulas dan menjadi bahan diskusi kalangan civitas akademika hukum. Namun, tak dapat dipungkiri exposure bidang hukum udara masih belum banyak ketimbang bidang lainnya, seperti hukum bisnis, hukum pidana, dan lain-lain. Tapi belum lama ini, dalam ajang kompetisi Contract Drafting and Negotiation Diponegoro Law Fair (DLF) 2022 pada Sabtu (29/10/2022) mengusung tema “Pengembangan Teknologi Aviasi Guna Meningkatkan Konektivitas Nasional”.
“Apresiasi kepada DLF 2022 ini mengangkat tema yang dibutuhkan bangsa. Intinya kan untuk mendorong mahasiswa untuk terus mengelaborasikan pemikiran, berani untuk bermimpi, bahwa ada profesi spesialis hukum udara,” ujar salah satu juri babak preliminary dan final dalam ajang Contract Drafting DLF 2022, Ridha Aditya Nugraha, kepada Hukumonline, Selasa (8/11/2022).
Ridha amat menyemangati dan mendorong mahasiswa hukum, terutama yang berasal dari daerah untuk mendalami bidang ini. Sebab ke depannya, bidang hukum yang meliputi perusahaan-perusahaan aviasi akan amat menjanjikan. Bahkan kalau memungkinkan, ia berharap akan lahir spesialis aircraft finance yang dapat mewakili Indonesia di kancah law firm pada tingkat regional ASEAN. Setidaknya dapat membawa kepentingan Indonesia jika memang diperlukan.
Terlebih, lanjutnya, kini Asia Pasifik menjadi sentra ekonomi dunia tidak dapat terelakkan. Dengan semakin banyaknya kedatangan pesawat dari benua Asia Pasifik jelas berimplikasi pada dibutuhkan kesiapan SDM guna memastikan transaksi sewa-menyewa pesawat yang dilakukan secara profesional.
“Saya memberikan masukan memang aircraft financing berbicara perihal sewa-menyewa dengan kewajiban pengetahuan hukum jaminan, hukum perusahaan, hingga pilihan hukum. Saat bersamaan dibutuhkan pula pengetahuan khusus mengenai hukum udara mengingat bisnis penerbangan merupakan business of freedom,” kata Dosen Hukum Bisnis Internasional Universitas Prasetiya Mulya ini.
Pasalnya, maskapai negara asal menjadi tidak dapat terbang ke bandara tujuan apabila negara asal dan tujuan tidak mempunyai perjanjian pengangkutan udara (air services agreement) baik secara bilateral maupun multilateral. Untuk itu, Ridha menuturkan business model dan exit strategy juga perlu memahami persoalan ini. Dengan tetap memperhatikan hal tersebut, pengalihan rute maupun sub-financing dapat dilakukan.
Melalui ajang kompetisi mahasiswa tingkat nasional itu diharapkan dapat menanamkan pemahaman seputar hukum udara, sehingga dapat menghasilkan calon-calon advokat korporat aircraft financing yang andal. Sebagai informasi, dalam kompetisi contract drafting ini para mahasiswa hukum yang menjadi delegasi perlombaan ditugaskan untuk membuat sebuah perjanjian kerja sama antara dua pihak yang disebutkan dalam kasus posisi.
Perjanjian kerja sama tersebut ialah tentang pengadaan pesawat terbang dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan praktik yang ada. Sebagai catatan, disebutkan perjanjian pembiayaan pengadaan pesawat terbang yang dimaksud dalam kasus posisi adalah Perjanjian Sewa Guna Usaha Pesawat Terbang (Aircraft Operating Lease Agreement).
“Kalau buat saya hasilnya luar biasa, semua (delegasi mahasiswa hukum) sudah menunjukkan extraordinary effort. Mereka tidak membuat itu asal-asalan, tapi mencari coach (pelatih), mencari coach yang (berasal dari golongan) praktisi itu kan tidak mudah ya. Sebenarnya saya lihat semua sudah berusaha maksimal,” ungkap Akademisi Hukum Udara dan Antariksa ini.