Isu Perburuhan Kurang Populer bagi Partai Politik
Isu Perburuhan Kurang Populer bagi Partai Politik
Utama

Isu Perburuhan Kurang Populer bagi Partai Politik

Parpol dan serikat buruh mesti membangun komunikasi politik yang lebih sehat dan konkrit untuk mensejahterakan kehidupan buruh.

Oleh:
CR-3
Bacaan 2 Menit
Isu Perburuhan Kurang Populer bagi Partai Politik
Hukumonline

Kelihatannya, menurut Yanuar, partai besar ini ‘gede kepala', tak menganggap penting acara ini. Padahal potensi pemilih dari kalangan buruh cukup besar. Menurut data Depnakertrans jumlah tenaga kerja sekitar 110 juta yang bergelut di sektor formal dan informal. Sebenarnya ini penting sebagai ajang komunikasi politik yang selama ini gak stabil dan tak pernah diupayakan antara Parpol dan kalangan organisasi buruh untuk berdiskusi secara ideologis, keluh Yanuar.  

 

Pada bagian pemaparan hasil riset, Wakil Presiden OPSI Timboel Siregar mengatakan jika dilihat dari struktur, sebagia besar parpol memiliki divisi atau bidang yang mengurusi perburuhan. Sebagian kecil sisanya tak memiliki divisi atau bidang itu untuk membangun jaringan dengan gerakan buruh.

 

Misalnya, seperti PKS ada Departemen Petani, Nelayan, dan Buruh, tetapi tak dikelompokkan ke dalam isu perburuhan secara tersendiri/spesifik. Kalaupun ada di Partai Golkar hanya dikelompokan ke dalam bagian, bukan dalam bentuk departemen, ujar Timboel. Nah, ini menunjukan bahwa isu perburuhan tak dianggap sebagai isu 'seksi‘ atau utama buat mereka (parpol, Red).  

 

Celakanya, kata Timboel, mayoritas responden dari kalangan serikat buruh menyatakan tak memiliki program kerja khusus dalam menghadapi Pemilu 2009. Hanya 19 responden (4%) yang menyatakan memiliki program kerja khusus. sementara 231 responden (47%) menyatakan tidak ada dan sisanya 237 responden (48%) menyatakan tidak tahu, ungkapnya.  

 

Kebingungan

Karenanya, kata Timboel, Pemilu 2009 bagi serikat buruh tak menjadi ajang penting baik konteks pembinaan anggotanya maupun konteks perjuangan di dalam sistem guna mengusung isu perburuhan. Ini artinya, antara parpol dan serikat buruh/pekerja sama-sama tak nyambung. Serikat buruh tak menganggap ini sebagai bagian dari sarana/instrumen guna membantu perjuangan mereka, dan parpol juga tak mengganggap isu perburuhan sebagai hal yang penting untuk disosialisasikan guna mendapatkan simpati/dukungan dari kalangan buruh, jelasnya.  

 

Jadi, antara serikat buruh dan kalangan parpol mengalami kebingungan bagaimana menjalin hubungan. Ini disebabkan kurangnya edukasi serikat pekerja itu sendiri. Karenanya, perlu program penyadaran dari serikat buruh kepada anggotanya guna menghadapi Pemilu 2009 ini, sarannya.  

 

Kesimpulan itu sejalan dengan hasil riset dari responden beberapa serikat/federasi serikat buruh. Pasalnya, dari 181 responden serikat buruh menyatakan tidak perlu jika kalangan buruh terlibat dalam politik praktis. Sedangkan 147 responden menyatakan sudah saatnya kalangan buruh berpolitik praktis. Jadi mayoritas masih mengatakan kalangan buruh belum saatnya berpolitik praktis, simpulnya.     

Hal itu, lanjut Timboel, menunjukan masih terjadi dualisme di kalangan buruh terkait keterlibatan buruh dalam politik praktis. Faktanya, ada sekitar 30 aktivis buruh yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) di beberapa partai di luar Partai Buruh.  

 

Ironisnya, mayoritas responden (249) anggota serikat buruh tak mengetahui kalau organisasinya berafiliasi dengan parpol tertentu. Hipotesis (dugaan sementara, Red) yang terbangun, keinginan untuk menjadi caleg dan membuat MoU dengan parpol tertentu hanya sebatas gerakan di level elite-nya. Sehingga ada informasi yang tak tersosialisasikan di level bawah. Ini terjadi di KSBSI dan SPN, ungkap Timboel. Mayoritas responden pun menilai keterwakilan buruh di parpol belum dapat menjamin akan berdampak positif bagi kesejahteraan buruh secara keseluruhan.                                   

 

Bangun komunikasi politik

Terkait potret permasalahan yang muncul, intinya kata Yanuar, antara parpol dan serikat buruh mesti membangun komunikasi politik yang lebih sehat dan konkrit. Parpol terlalu asyik dengan dirinya, sementara serikat buruh masih terlihat apatis terhadap parpol, makanya tak ada sebuah reaksi politik yang stabil karena memang tak terbangun dari kesamaan ide dan gap-nya terlalu besar, jelasnya.

 

Karena tak mungkin dalam demokrasi yang multipartai dan multiserikat ini, ada satu pihak yang menguasai dari ujung hingga ujung. Misalnya ada serikat yang kuat di level basis atau kuat di level advokasi kebijakan, ujar Yanuar mencontohkan.                     

   

Di tempat yang sama, pengamat perburuhan Johnson Panjaitan menyarankan hendaknya antara serikat buruh dengan parpol ini lebih membuka ruang dan melakukan pendidikan politik yang lebih konkrit bukan hanya di tingkat atas (DPP, Red), melainkan juga hingga ke tingkat ranting. Biasanya, kelompok buruh tak jauh bertempat tinggal di kawasan yang dekat dengan kantor parpol tingkat ranting (DPC, Red). Kalau ini digarap, harapannya ini bisa meng-goal-kan semua usulan konsep kebijakan apapun yang lebih mensejahterakan buruh, sarannya.                                 

Terkait hal ini, fungsionaris DPP PAN Djuju Purwanto mengaku siap untuk membuka ruang itu. Konkritnya, ia mengusulkan sebuah kontrak politik antara partainya dengan berbagai organisasi serikat buruh guna mengusung konsep ide yang lebih berpihak kepada buruh.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2009 tinggal beberapa hari lagi. Namun isu perburuhan nampaknya kurang populer di mata partai politik peserta pemilu 2009. Demikian kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) terhadap pemberitaan 8 media cetak terkemuka terkait soal politik. Dari sekitar 3800-an artikel, Parpol lebih banyak membicarakan soal koalisi (32,05%) ketimbang soal isu perburuhan (penggangguran dan perluasan lapangan kerja) yang menempati posisi terendah (0,38%).    

 

Demikian terungkap dalam Dialog Nasional bertajuk Buruh Bertanya, Parpol Menjawab yang diselenggarakan OPSI, Sabtu (28/3), di Jakarta. Dialog ini dihadiri pengurus serikat pekerja, pengamat perburuhan, dan kalangan parpol sekaligus pemaparan platform program kerja parpol terkait isu perburuhan atau ketenagakerjaan.     

 

Presiden OPSI Yanuar Rizky mengaku mengundang 12 parpol besar guna menyampaikan platform politik di bidang ketenagakerjaan. Namun yang hadir hanya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Buruh. Kita sudah konfirmasi ke Partai Demokrat, Golkar, PDI-P, dan Gerindra, dan lain-lain tapi mereka belum ada kejelasan bisa hadir atau tidak, ujar Yanuar.        

Tags: