Kelihatannya, menurut Yanuar, partai besar ini ‘gede kepala', tak menganggap penting acara ini. Padahal potensi pemilih dari kalangan buruh cukup besar. Menurut data Depnakertrans jumlah tenaga kerja sekitar 110 juta yang bergelut di sektor formal dan informal. Sebenarnya ini penting sebagai ajang komunikasi politik yang selama ini gak stabil dan tak pernah diupayakan antara Parpol dan kalangan organisasi buruh untuk berdiskusi secara ideologis, keluh Yanuar.
Pada bagian pemaparan hasil riset, Wakil Presiden OPSI Timboel Siregar mengatakan jika dilihat dari struktur, sebagia besar parpol memiliki divisi atau bidang yang mengurusi perburuhan. Sebagian kecil sisanya tak memiliki divisi atau bidang itu untuk membangun jaringan dengan gerakan buruh.
Misalnya, seperti PKS ada Departemen Petani, Nelayan, dan Buruh, tetapi tak dikelompokkan ke dalam isu perburuhan secara tersendiri/spesifik. Kalaupun ada di Partai Golkar hanya dikelompokan ke dalam bagian, bukan dalam bentuk departemen, ujar Timboel. Nah, ini menunjukan bahwa isu perburuhan tak dianggap sebagai isu 'seksi‘ atau utama buat mereka (parpol, Red).
Celakanya, kata Timboel, mayoritas responden dari kalangan serikat buruh menyatakan tak memiliki program kerja khusus dalam menghadapi Pemilu 2009. Hanya 19 responden (4%) yang menyatakan memiliki program kerja khusus. sementara 231 responden (47%) menyatakan tidak ada dan sisanya 237 responden (48%) menyatakan tidak tahu, ungkapnya.
Kebingungan
Karenanya, kata Timboel, Pemilu 2009 bagi serikat buruh tak menjadi ajang penting baik konteks pembinaan anggotanya maupun konteks perjuangan di dalam sistem guna mengusung isu perburuhan. Ini artinya, antara parpol dan serikat buruh/pekerja sama-sama tak nyambung. Serikat buruh tak menganggap ini sebagai bagian dari sarana/instrumen guna membantu perjuangan mereka, dan parpol juga tak mengganggap isu perburuhan sebagai hal yang penting untuk disosialisasikan guna mendapatkan simpati/dukungan dari kalangan buruh, jelasnya.
Jadi, antara serikat buruh dan kalangan parpol mengalami kebingungan bagaimana menjalin hubungan. Ini disebabkan kurangnya edukasi serikat pekerja itu sendiri. Karenanya, perlu program penyadaran dari serikat buruh kepada anggotanya guna menghadapi Pemilu 2009 ini, sarannya.
Kesimpulan itu sejalan dengan hasil riset dari responden beberapa serikat/federasi serikat buruh. Pasalnya, dari 181 responden serikat buruh menyatakan tidak perlu jika kalangan buruh terlibat dalam politik praktis. Sedangkan 147 responden menyatakan sudah saatnya kalangan buruh berpolitik praktis. Jadi mayoritas masih mengatakan kalangan buruh belum saatnya berpolitik praktis, simpulnya.