Hal itu, lanjut Timboel, menunjukan masih terjadi dualisme di kalangan buruh terkait keterlibatan buruh dalam politik praktis. Faktanya, ada sekitar 30 aktivis buruh yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) di beberapa partai di luar Partai Buruh.
Ironisnya, mayoritas responden (249) anggota serikat buruh tak mengetahui kalau organisasinya berafiliasi dengan parpol tertentu. Hipotesis (dugaan sementara, Red) yang terbangun, keinginan untuk menjadi caleg dan membuat MoU dengan parpol tertentu hanya sebatas gerakan di level elite-nya. Sehingga ada informasi yang tak tersosialisasikan di level bawah. Ini terjadi di KSBSI dan SPN, ungkap Timboel. Mayoritas responden pun menilai keterwakilan buruh di parpol belum dapat menjamin akan berdampak positif bagi kesejahteraan buruh secara keseluruhan.
Bangun komunikasi politik
Terkait potret permasalahan yang muncul, intinya kata Yanuar, antara parpol dan serikat buruh mesti membangun komunikasi politik yang lebih sehat dan konkrit. Parpol terlalu asyik dengan dirinya, sementara serikat buruh masih terlihat apatis terhadap parpol, makanya tak ada sebuah reaksi politik yang stabil karena memang tak terbangun dari kesamaan ide dan gap-nya terlalu besar, jelasnya.
Karena tak mungkin dalam demokrasi yang multipartai dan multiserikat ini, ada satu pihak yang menguasai dari ujung hingga ujung. Misalnya ada serikat yang kuat di level basis atau kuat di level advokasi kebijakan, ujar Yanuar mencontohkan.
Di tempat yang sama, pengamat perburuhan Johnson Panjaitan menyarankan hendaknya antara serikat buruh dengan parpol ini lebih membuka ruang dan melakukan pendidikan politik yang lebih konkrit bukan hanya di tingkat atas (DPP, Red), melainkan juga hingga ke tingkat ranting. Biasanya, kelompok buruh tak jauh bertempat tinggal di kawasan yang dekat dengan kantor parpol tingkat ranting (DPC, Red). Kalau ini digarap, harapannya ini bisa meng-goal-kan semua usulan konsep kebijakan apapun yang lebih mensejahterakan buruh, sarannya.
Terkait hal ini, fungsionaris DPP PAN Djuju Purwanto mengaku siap untuk membuka ruang itu. Konkritnya, ia mengusulkan sebuah kontrak politik antara partainya dengan berbagai organisasi serikat buruh guna mengusung konsep ide yang lebih berpihak kepada buruh.