Izin 24 Perusahaan Kelapa Sawit Bermasalah di Papua Barat Dievaluasi
Berita

Izin 24 Perusahaan Kelapa Sawit Bermasalah di Papua Barat Dievaluasi

Evaluasi Perizinan utamakan perlindungan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

Oleh:
Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit

Alexander menambahkan, KPK menyambut baik evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit ini dan diharapkan dapat diperluas ke evaluasi izin-izin sektor lain yang berbasis lahan (land-based). Bahwa pemanfaatan ruang yang bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dan negara tidak harus mengorbankan lingkungan apalagi dibaliknya ada perilaku koruptif.

Dari hasil evaluasi, mayoritas perusahaan belum beroperasi. Artinya, perizinan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut masih belum lengkap dan belum melakukan penanaman. Dari sejumlah perusahaan tersebut, terdapat wilayah-wilayah konsesi yang secara legal berpotensi untuk dicabut perizinannya.

Pencabutan izin ini bisa dilakukan karena sejumlah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran kewajiban berdasarkan perizinan yang diperoleh, khususnya Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, sejumlah perusahaan tersebut juga belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman sama sekali.  Sehingga terbuka kesempatan untuk dapat menyelamatkan tutupan hutan di Tanah Papua. Jangan sampai dibalik pelanggaran kewajiban tersebut ada unsur tindak pidana korupsi, dan   pemberi izin melakukan pembiaran dan tidak menegakkan sanksi sebagaimana seharusnya

Dalam hasil evaluasi perizinan kelapa sawit provinsi Papua Barat, tim Evaluasi menyampaikan rekomendasi kepada para Bupati sebagai pemberi izin dan juga rekomendasi perbaikan tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit kepada kementerian/lembaga yang terkait.

Temukan izin bermasalah

Sebelumnya KPK bersama 11 lembaga melakukan evaluasi terkait perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Lembaga antirasuah ini menemukan sejumlah masalah dalam perizinan yang kemudian dibuatkan rekomendasi agar dievaluasi.

Ke-11 lembaga yang melakukan evaluasi bersama KPK adalah Dinas TPHBun Papua Barat, Dinas Perkebunan tingkat kabupaten, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Wilayah Pajak, Dinas PUPR Papua Barat, Dinas ATR/BPN Papua Barat, Dinas Kehutanan Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat, serta BPKH Papua Barat.

"Rekomendasi dihasilkan setelah KPK bersama 11 lembaga terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, melakukan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, klarifikasi, penilaian usaha perkebunan, pengecekan lapangan, dan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, kepada wartawan, Senin (22/2).

Ipi mengatakan evaluasi perizinan kelapa sawit ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan deklarasi penyelamatan sumber daya alam di tanah Papua pada 20 September 2018. Hal ini sejalan dengan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

"Tujuan dari evaluasi perizinan kelapa sawit ini adalah untuk perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit sebagai satu upaya pencegahan korupsi, mendorong penerimaan negara dari sektor kelapa sawit, serta menyelamatkan hutan yang tersisa di tanah Papua,” ujarnya.

Hingga Januari 2021, tim evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap sepuluh perusahaan. Sebanyak delapan di antaranya sudah dilakukan pengecekan lapangan. “Data dan informasi masing-masing perusahaan telah 100 persen terkumpul, dan sedang disusun berkas final oleh tim evaluasi perizinan. Selain melakukan evaluasi izin perkebunan, tim evaluasi juga melakukan analisis peraturan kebijakan,” katanya.

Tags:

Berita Terkait