Hitungan bulan menyambut perhelatan internasional G20 di Bali pada Oktober 2022, rencananya, Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dipersiapkan menjadi lokasi penunjang event. Beragam pembaruan pun telah dilakukan pada Bandar Udara Internasional Komodo yang menjadi pintu masuk ke Labuan Bajo, mulai dari perpanjangan landasan pacu (runway); penataan interior terminal; perluasan terminal penumpang; hingga penerapan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, Environmental Suistanability (CHSE).
Adapun Bandar Udara Internasional Komodo menjadi bandara Indonesia pertama yang dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Program yang digagas oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Perhubungan ini tak semata bertujuan untuk membangun kompleks bandar udara internasional, tetapi juga meningkatkan partisipasi swasta yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk mewujudkan infrastruktur bandara yang berkualitas dengan anggaran yang lebih efisien.
Dengan masa konsesi 25 tahun, proses pengerjaan bandara ini ditawarkan ke pihak swasta melalui investasi pengembangan bandar udara senilai Rp3 triliun. Selama itu pula, pengembalian investasi akan dilakukan, berdasarkan tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandara. Pengelola yang terpilih, lantas diwajibkan menggarap sejumlah proyek, di antaranya pemanjangan landasan pacu; perluasan apron; pembangunan terminal kargo; dsb.
Armand Yapsunto Muharamsyah & Partner (AYMP Atelier of Law) sendiri terpilih menjadi firma hukum yang mewakili pemenang tender, dalam hal ini konsorsium Changi Airports International Pte Ltd.; Changi Airport MENA Pte Ltd.; dan PT Cardig Aero Services Tbk. dalam proyek pembangunan bandar udara internasional Komodo. Pemilihan ini didasarkan pada pengalaman AYMP mewakili operator bandara dalam pembangunan maupun operasional bandar udara; juga pemerintah dalam proyek-proyek KBPU di berbagai sektor infrastruktur.
“Pertimbangannya adalah memilih konsultan hukum yang mempunyai pengetahuan hukum lokal yang memadai dan track record sehubungan dengan proyek KPBU, khususnya di sektor kebandarudaraan,” kata Managing Partner AYMP, Arie Armand.
Merupakan gabungan dari nama partner Arie Armand, Richard Yapsunto, dan Wemmy Muharamsyah; AYMP merupakan wajah baru dari DNC Advocates at Work. Selama lebih dari dua puluh tahun, para konsultan hukum AYMP dengan berbagai latar pengalaman dan pendidikan telah memberikan nasihat pada perusahaan industri terkemuka maupun lembaga global terkait masalah hukum dan bisnis. Sejumlah area praktik AYMP meliputi perbankan dan keuangan; pasar modal; merger dan akuisisi; litigasi komersial; kepailitan dan restrukturisasi; infrastruktur; investasi; kekayaan intelektual; energi dan pertambangan; hingga minyak dan gas.
"Kami menggunakan perspektif dan pendekatan baru untuk memberikan solusi hukum yang inovatif dan realistis demi memenuhi tujuan klien dengan lebih efektif. Didukung dengan pengetahuan mendalam tentang hukum Indonesia, kami telah menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintah dan komunitas bisnis. Hubungan ini membantu kami dan klien untuk menyelesaikan berbagai kasus bisnis hukum; melalui berbagai solusi hukum yang kreatif dan efektif," sebagaimana tertulis dalam situs resmi AYMP Atelier of Law.