“Kemarin yang masih dipersoalkan adalah adanya kata dapat. Keberadaan kata ini menurut saya menghadirkan kesan yang tidak konsisten,” terang Arsul.
Sementara terkait rancangan norma penyerangan harkat dan martabat Presiden, Arsul mengabarkan tentang rumusan norma terkait delik ini telah mendekati rumusan yang mengakomodir perbedaan pandangan yang sudah-sudah.
Sementara isu terakhir yang sempat disampaikan adalah tentang norma contempt of court. “Rumusan tentang contempt of court pagi ini masih banyak masukan,” tambah Arsul.
Tidak Mudah
Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang juga termasuk dalam Anggota Tim Perumus, Prof. Harkristuti Harkrisnowo mengungkap situasi yang tidak dalam proses merumuskan RKUHP. Hal ini tidak terlepas dari keragaman latar belakang masyarakat Indonesia.
Meski begitu, Prof. Tuti menggambarkan bahwa proses perumusan dan pembahasan RKUHP telah mendengar dan menyerap pandangan banyak pihak.
Senada dengan hal ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sjarief Hiariej menggambarkan keberagaman latar belakang masyarakat Indonesia merupakan salah satu kendala penyusunan RKUHP.
Selain itu, menurut pria yang kerap disampaikan Eddy ini juga menggambarkan kendala dari RKUHP adalah pada taraf implementasi. “(Kendalanya) mengubah mindset dari penghukuman ke pemulihan dan mengubah mindset penegak hukum dari banyak menghukum ke pencegahan tindak pidana”.
Eddy juga menyampaikan visi dari RKUHP ini adalah demokratisasi, dekolonisasi, konsolidasi dengan menghimpun kembali kekurangan yang diatur diluar KUHP, kemudian harmonisasi, dan modernisasi.