“Usulan ini, menurut saya, tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni atas nama kemanusiaan. Karena itu, pendekatannya harus dengan pendekatan nilai-nilai kemanusiaan. Memang tidak mudah melakukan lockdown. Ada banyak konsekuensi yang harus dilakukan. Lockdown itu akan berimplikasi kepada banyak aspek kehidupan sosial kita,” katanya.
Dalam konteks ini, pemerintah mau tidak mau harus meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Kalau harus belajar, perlu dipikirkan bagaimana belajar jarak jauh. Dengan teknologi yang ada, itu sangat mungkin dilakukan. “Menteri pendidikan kita kan paham sekali soal IT. Kalau nanti sekolah diliburkan, mendikbud tentu sudah siap untuk melaksanakan belajar jarak jauh dan belajar dengan pendekatan teknologi digital," ujarnya.
Selain itu, pemerintah diminta untuk melarang masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk keramaian. Sebab, keramaian dan kerumunan diyakini tidak aman bagi mereka yang hadir. Di tempat seperti itu, potensial terjadi transmisi virus corona. “Virus corona kan sudah jelas bisa ditransmisikan dari manusia ke manusia. Artinya, dalam kerumunan itu, bisa saja ada orang yang terinfeksi. Kalau ada, itu sangat potensial bisa ditransmisikan ke orang lain” ujarnya.
Di samping itu, jika lockdown dilakukan, pemerintah diminta untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan rakyat. Bahan-bahan makanan pokok harus tersedia. Masyarakat harus dengan mudah dapat mengaksesnya dan dipastikan tidak ada penimbunan.
“Kalau perlu, pemerintah bisa mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. Itu dilakukan semasa lockdown. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga melakukan itu. Perlindungan warga harus diutamakan” tuturnya.
Hal penting lain adalah para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) didesak untuk melaksanakan tanggap darurat nasional. Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam memerangi virus korona ini. Pelibatan itu bisa dengan mudah dilakukan jika para kepala daerah ikut berpartisipasi secara aktif.