Lebih lanjut, akan ada kesepakatan global dalam G-20 terkait Perpajakan Internasional. Ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk terlibat, apalagi indonesia memegang presidensi. Bagaimana desain kesepakatan global ini nantinya mampu memberikan keadilan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan keadilan tersebut, diharapkan akan meapu mendorong penerimaan bagi negara berkembang.
“Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan nantinya penghindaran pajak melalui negara-negara dengan tarif pajak yang rendah tidak bisa dilakukan kembali. Diharapkan, melalui desain yang akan disepakati nantinya tidak akan celah bagi perusahaan multinasional untuk menghindar lagi,” jelas Fajry.
Dan terakhir, untuk memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah perlu memastikan bahwa para pelaku ekonomi dalam transaksi digital telah patuh. Pasalnya setelah pandemi, transaksi ekonomi melalui digital meningkat dan ini tantangan bagi pemerintah.
Sebelumnya Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan DJP mengharapkan partisipasi dari seluruh WP di sisa waktu periode PPS. Dia menjelaskan banyak manfaat yang akan diperoleh WP, di antaranya tidak diterbitkan ketetapan untuk tahun 2016 sampai 2020, terhindar dari sanksi 200% UU Pengampunan Pajak, serta data harta yang diungkap tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana.
“Kepada wajib pajak, kami imbau agar segera memanfaatkan program ini mumpung masihada kesempatan,” kata Neil, Kamis (16/6).
Sementara itu menjelang berakhirnya PPS, DJP mencatat pertumbuhan peserta dan nilai harta bersih yang diungkapkan meningkat dengan tajam. Hal tersebut apabila dibandingkan pencapaian di bulan-bulan sebelumnya.
“Di sisa 15 hari terakhir dari PPS, kami melihat adanya tren realisasi yang melonjak tinggi. Jumlah peserta misalnya, dari rata-rata di bulan Januari sampai dengan Mei yang hanya sekitar 11 ribu wajib pajak (WP), di 15 hari awal bulan Juni saja sudah ada 32 ribu WP yang
ikut,” jelas Neil.