Diterbitkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi sebuah milestones penting, khususnya dalam perkembangan hukum teknologi di Indonesia. Keberadaan UU PDP sekaligus memberi kejelasan, mengingat sebelumnya ada kebingungan di kalangan pelaku usaha, sebab aturan-aturan terkait pelindungan data pribadi masih tersebar di beberapa sektor.
Partner K&K Advocates, Danny Kobrata menjelaskan, tantangan terberat dalam pelindungan data pribadi saat ini adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan seluruh lapisan pelaku usaha memahami pelindungan data pribadi, kewajiban-kewajiban yang melekat, serta fungsi otoritas yang dapat mengawasi dan menindak demi implementasi UU PDP yang maksimal. Terdapat dua syarat otoritas yang harus dipenuhi. Pertama, harus memiliki kewenangan untuk menindak lembaga publik maupun privat. Kedua, harus diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memahami praktik maupun teori pelindungan data pribadi.
“Kami sudah sejak sangat lama aktif melakukan diskusi dengan para stakeholders, baik bersama dengan pemerintah maupun sektor swasta dalam memberikan diskusi maupun masukan terkait aturan pelindungan data pribadi di Indonesia. Kami aktif memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi atau menjaga privasi sesuai dengan aturan pelindungan data pribadi yang ada di Indonesia,” kata Danny.
Hukumonline berkesempatan untuk melakukan wawancara singkat dengan K&K Advocates sebagai firma hukum yang menaruh perhatian besarpada pelindungan data pribadi. Simak wawancara kami dengan K&K Advocates dalam video di bawah ini.
Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan K&K Advocates.