Berita

Kaleidoskop Hukum:
Periode September-Desember 2013

Eks Kakorlantas Djoko Susilo dihukum, dan Ketua MK M Akil Mochtar ditangkap menjadi highlight peristiwa hukum di periode September-Desember 2013.

Oleh:
MYS
Bacaan 2 Menit
Kaleidoskop Hukum: <br>Periode September-Desember 2013
Hukumonline

Dua petinggi lembaga penegak hukum menjadi bahan pembicaraan sepanjang periode September dan Oktober 2013. Yang satu dihukum bersalah, yang satu tertangkap tangan.

Kedua tokoh hukum dimaksud adalah Irjen Pol. Djoko Susilo dan M. Akil Mochtar. Yang pertama, didakwa melakukan korupsi dalam poyek simulator SIM dan melakukan pencucian uang. Yang kedua tertangkap tangan bersama anggota DPR Chairun Nisa. Selain terseret kasus korupsi, nama Djoko dan Akil menjadi pembicaraan karena keduanya duduk di lembaga penegak hukum. Bahkan punya jabatan penting! Djoko adalah Kakorlantas Mabes Polri, sedangkan Akil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Mengawali pekan pertama September 2013, Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Djoko Susilo. Ia dinyatakan terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang.

Ketika korupsi masih menjadi musuh masyarakat, tiba-tiba muncul insiden pertemuan kebetulan di toilet DPR saat digelar seleksi calon hakim agung. Karuan saja isu ini mengisi media massa, meskipun pada akhirnya calon yang dituduh melakukan lobi kepada anggota DPR itu tak terbukti berbuat seperti yang dituduhkan.

Selama dua bulan, dunia hukum Indonesia banyak diisi berita seputar KPK dan sepak terjangnya. Termasuk pembocoran rencana penggeledahan KPK ke rumah anggota DPR di Manado.

Namun bukan berarti tak ada kasus lain. Di Pengadilan Niaga, permohonan pembatalan merek berskala internasional tetap masuk. Demikian pula perdebatan-perdebatan di sidang kepailitan. Mahkamah Agung juga mengeluhkan implementasi Peraturan tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di kepolisian dan kejaksaan. Ini mencerminkan kerjasama lembaga penegak hukum belum sepenuhnya jalan. Akibatnya korupsi terus terjadi, termasuk temuan BPK dalam penyelenggaraan ujian nasional 2012 dan 2013.

Semakin mendekati tahun politik 2014, hiruk pikuk hukum nasional semakin diwarnai dinamika politik. Ketika MK masih berkutat memperbaiki diri termasuk meminta masukan kalangan advokat, DPR mengesahkan sejumlah RUU menjadi Undang-Undang termasuk revisi UU Jabatan Notaris, dan RUU Desa. Serangkan antar lawan politik juga mulai sering terdengar, sampai-sampai Presiden SBY menunjuk tim pengacara. Putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keppres pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, disusul masalah-masalah lain mengenai Mahkamah Konstitusi, hanya sebagian kecil dari begitu banyak peristiwa hukum menjelang akhir tahun.

Berikut ini adalah sejumlah peristiwa hukum penting yang ditulis hukumonline. Peristiwa yang diuraikan ini tak bisa lepas dari berita-berita lain yang relevan.

TanggalPeristiwa
September
04 Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada mantan Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo. Perwira tinggi kepolisian ini dinyatakan terbukti korupsi sehingga divonis 10 tahun plus denda 500 juta rupiah subsider enam bulan kurungan.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52267660000c2/djoko-susilo-bebas-uang-pengganti
05 Saat menggelar rapat Panja revisi UU Mahkamah Agung, anggota DPR mengusulkan agar uji kelayakan dan kepatutan terhadap hakim agung dilakukan setiap lima tahun sekali. Usulan ini sebagai respons atas putusan PK yang membebaskan Sudjiono Timan. Kasus ini memantik polemik hingga penghujung tahun.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt522932f33ce62/dpr-usul-hakim-agung-diuji-lima-tahunan
06 PT Bianglala Metropolitan kembali lolos dari gugatan pailit di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Gugatan ini merupakan bagian dari sengkarut pengelolaan transportasi publik di Jakarta.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5232882f6760a/pembuktian-tidak-sederhana--transjakarta-lolos-pailit.
09 Gara-gara status di Blackberry, seorang warga di Sulawesi Selatan ditahan kepolisian. Pendukung adik kandung Nurdin Halid tak senang atas status BBM M. Arsyad dan melapor ke polisi.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52366f3992610/ditahan-gara-gara-status-iblackberry-messenger-i.
10 UU Keuangan Negara terus menuai kontroversi setelah dipersoalkan Forum Hukum BUMN. Kalangan BUMN tak ingin dimasukkan sebagai kekayaan negara. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mengusulkan RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt522ef3f37fd36/siasat-pemerintah-hadapi-gugatan-kerugian-bumn.
12 Pajak ganda terhadap rokok dinilai sudah tepat. Pengenaan pajak tinggi diyakini bisa mengontrol perkembangan industri rokok di Tanah Air.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52317d603978a/pajak-ganda-untuk-tekan-peredaran-rokok.
12 Komisi III DPR mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 12 calon hakim agung. Seleksi ini diwarnai insiden tuduhan ‘pertemuan toilet’ seorang calon dengan anggota DPR.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5231d821501b9/komisi-iii-mencari-calon-hakim-agung-pilihan-publik.
16 Konsep trustee menjadi salah satu perdebatan dalam sidang gugatan Bank of New York of Mellon terhadap PT Bakrieland Devlopment di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5239116163624/prokontra-itrustee-i-di-sidang-pengadilan-niaga.
18 Pemerintah memutuskan tak memperpanjang kontrak PT Koba Tin.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5242c7488e717/kontrak-koba-tin-tak-diperpanjang.
19 Mahkamah Konstitusi membuat putusan penting bagi buruh. Mahkamah membatalkan aturan daluarsa dua tahun atas pembayaran upah. Putusan ini mendapat apresiasi kalangan pekerja.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt523afd228b2f6/mk-hapuskan-jangka-waktu-menuntut-upah.
19 BPK melansir hasil pemeriksaan terhadap penyelengaraan ujian nasional 2012 dan 2013.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt523baea5a7777/ini-temuan-bpk-atas-penyelenggaraan-un-2012-dan-2013.
23 Heboh pembocoran rencana penggeledahan KPK di rumah anggota DPR di Sulawesi Utara. Bocornya informasi itu menyeret panitera dan hakim PN Manado ke kantor polisi. KPK tetap melaksanakan penggeledahan tetapi ditengarai dokumen penting sudah dipindahkan lebih dahulu sebelum tim KPK datang.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5242698c6d234/obstruction-of-justice-surat-geledah-kpk.
23 MA keluhkan tidak berjalannya mekanisme yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012 di lembaga penegak hukum lain.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-perma-tipiring.
25 Pengurus baru Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dipimpin Jamaslin James Purba resmi dilantik.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5244f4989f996/harapan-fred-tumbuan-untuk-james-purba.
27 Terungkap bahwa MA menghukum Kejaksaan karena tak kembalikan barang bukti kepada terdakwa yang divonis bebas pengadilan.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524578238aaae/tak-kembalikan-barang-bukti--kejaksaan-dihukum.
Oktober
01 Masyarakat sipil mengecam materi KUHAP yang berpotensi mengebiri tugas pokok, fungsi, dan wewenang KPK.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524aa47a8d940/rkuhap-dan-rkuhp-dinilai-mengancam-kpk.
02 KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di rumah dinasnya. Ditangkap pula anggota DPR Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Hambith Binti, disusul penangkapan pengacara dan keponakan bupati.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524c638181740/ketua-mk-ditangkap-kpk.
02 Rencana pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam RUU Advokat dikritik.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524578238aaae/tak-kembalikan-barang-bukti--kejaksaan-dihukum.
10 Mario C. Bernaldo, advokat yang bekerja di kantor Hotma Sitompoel & Associates, mulai diadili dalam perkara suap di Pengadilan Tipikor Jakarta.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52567d2bdfcb2/anak-buah-hotma-didakwa-menyuap-pegawai-ma.
16 Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengakui larangan konversi lahan pertanian produktif tidak jalan. Akibatnya, lahan pertanian produktif kian menyempit.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt525f4e29631f2/larangan-konversi-lahan-pertanian-tak-jalan.
17 Presiden SBY menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2013 sebagai langkah antisipasi menyelamatkan Mahkamah Konstitusi paska penangkapan Ketua MK Akil Mochtar. Sejumlah advokat kemudian mempersoalkannya.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5267ad4eb6aad/advokat-kembali-persoalkan-perppu-mk.
18 Pengusaha audio asal Amerika Serikat menggugat perusahaan Indonesia ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat gara-gara merek dbx.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5260a6d8d62a2/legenda-audio-harman-gugat-pengusaha-indonesia.
22 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai menyidangkan gugatan terhadap firma hukum ABNR setelah mediasi gagal.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52690e19e5dd8/dinilai-malpraktik--firma-hukum-digugat-ke-pengadilan.
25 Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dipandang sebagai jalan keluar untuk meminimalisasi penyimpangan oleh polisi. Hakim pemeriksaan pendahuluan adalah klausula yang dimasukkan ke dalam RUU KUHAP.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526b87c31b186/hpp-gerbang-minimalisir-polisi-salah-tangkap.
28 Komisi Yudisial memutuskan calon hakim agung Sudrajat Dimyati tak terbukti melakukan lobi toilet saat ikut seleksi di Komisi III DPR.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526e4d82c438a/hakim-sudrajat-tak-terbukti-lobi-toilet.
29 MK menerbitkan Peraturan No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52711b59b881e/mk-terbitkan-peraturan-dewan-etik-hakim-konstitusi.
30 Kongres Internasional Asosiasi Hukum Sepakbola menggagas lembaga antikorupsi olahraga. Gagasan itu muncul dalam pertemuan dua hari di Bali.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5271144c5e42e/iasl-gagas-lembaga-anti-korupsi-olahraga.
November
1 Menilai terbukti melanggar kode etik, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi akhirnya memutuskan memberhentikan Akil Mochtar.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52735fb19e2c4/langgar-kode-etik--akil-mochtar-dipecat
6 Setelah melakukan rapat dengan jajaran kementerian terkait, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengumumkan rencana pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi. Rencana ini melahirkan kontroversi karena dinilai semakin membuka ruang buat pengusaha asing.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527afc7d90738/investor-asing-semakin-leluasa
12 Kementerian Lingkungan Hidup mensosialisasikan UU No. 10 Tahun 2013 tentang Konvensi Rotterdam. Konvensi ini mewajibkan negara pihak menyampaikan pemberitahuan ke negara tujuan jika ingin mengirimkan limbah.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5282d4876a72f/menjaga-lingkungan-dengan-konvensi-rotterdam
18 Dalam rangka memulihkan citra lembaga paska penangkapan Akil Mochtar, Mahkamah Konstitusi mengundang kalangan advokat yang biasa bersidang di MK untuk mendapatkan masukan.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528acf7f5b4ba/mk-ajak-advokat-pulihkan-wibawa-mk
26 Komisi Hukum Nasional (KHN) menggelar Seminar Pengkajian Hukum Nasional selama dua hari dengan mengambil topik tentang hukum pidana dan hukum adat.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5293f14036e1b/khn-selengggarakan-sphn-2013; dan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52959b4b044b5/dua-prinsip-yang-dipegang-tim-penyusun-ruu-kuhap
29 Selama dua hari, ratusan akademisi dan praktisi hukum menghadiri Konsorsium Hukum Progresif di Semarang. Dalam acara ini dibahas banyak topik yang diharapkan hasilnya menjadi bahan rekomendasi bagi penegakan hukum ke depan.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529892fe5747e/menyebarkan-virus-baik-bernama-hukum-progresif
Desember
3 Anggota Komisi III DPR mempertanyakan efektivitas dan kinerja Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529db0c7177a5/komisi-iii-pertanyakan-efektivitas-keberadaan-komjak
11 Wakil Presiden Boediono melakukan kunjungan ke Askes untuk memantau persiapan prasarana dan sarana BPJS Kesehatan. BPJS mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2014.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a88a006f889/wapres--bpjs-perlu-sistem-yang-kuat
13 Advokat senior OC Kaligis mempersoalkan aturan tentang PKPA dalam UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana pemeriksaan pendahuluan digelar.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a9de80204f4/oc-kaligis-persoalkan-aturan-penyelenggara-pkpa
17 Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai Undang-Undang.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b03f0215212/kewenangan-pengawasan-notaris-di-tangan-kemenkumham
18 Presiden SBY menunjuk tim pengacara untuk menangani perkara, terutama kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik di media sosial.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1aa2869981/merasa-sering-difitnah--sby-tunjuk-pengacara
19 DPR menyatakan persetujuan terhadap Perppu tentang Mahkamah Konstitusi sebagai Undang-Undang. Perppu ini menjadi perdebatan karena pada saat yang sama juga diuji di MK.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b3054e4f28c/melalui-voting--perppu-mk-disetujui-jadi-uu
23 PTUN Jakarta memutuskan membatalkan Keppres pengangkatan hakim konstitusi Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati karena tidak menjalankan prinsip transparansi dalam proses seleksi.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b867f3f372a/ylbhi-dan-icw-kalahkan-presiden-di-ptun-jakarta

Berita Populer

Berita Terbaru

Lihat Semua