Kantor Hukum WilmareHale dan Temuan Penyimpangan Survei EoDB
Terbaru

Kantor Hukum WilmareHale dan Temuan Penyimpangan Survei EoDB

Investigasi WilmerHale menemukan secara komprehensif penyimpangan pada EoDB. Penyimpangan ini untuk memperbaiki pemeringkatan berbagai negara yaitu Cina (Doing Business 2018) dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Azerbaijan (Doing Business 2020).

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi: HOL
Ilustrasi: HOL

World Bank atau Bank Dunia menghentikan survei kemudahan berusaha Ease of Doing Business (EoDB) karena diduga terjadi fraud dalam pengerjaannya. Kantor hukum WilmerHale yang menginvestigasi laporan tersebut menemukan berbagai pelanggaran yang melibatkan petinggi Bank Dunia. Mulai dari tekanan terhadap staf untuk mengubah metodologi hingga penyimpangan data sehingga terdapat negara-negara yang perbaikan peringkat karena rekayasa tersebut.

Temuan ini mengejutkan berbagai pihak dunia. Pasalnya, survei EoDB merupakan rujukan negara-negara untuk menentukan arah kebijakan khususnya bidang ekonomi. Melalui laporan investigasi WilmerHale yang Hukumonline punya, terdapat berbagai fraud pada proses survei EoDB.

Secara kronologis, laporan tersebut menyatakan pada 20 Januari 2021, the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank), bagian dari grup Bank Dunia, meminta WilmerHale meninjau ulang kondisi bank tersebut yang berkontribusi pada penyimpangan data yang ditemukan dalam laporan Doing Business 2018 dan 2020.

Dari review tersebut, WilmerHale ingin memahami terjadi perubahan data tidak wajar pada Cina (Doing Businees 2018) dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Azerbaijan (Doing Business 2020). (Baca: Soal Manipulasi Data EoDB Bank Dunia, Ini Kata BKPM)

Selain itu, WilmerHale juga ingin memahami siapa yang mengarahkan, mengimplementasikan atau mengetahui perubahan data dan bagaimana bentuk perubahan serta tekanan agar data tersebut diubah. Lalu, WilmerHale juga ingin mengetahui kondisi internal pada bank tersebut soal kebijakan, personil atau budaya perusahaan yang memungkinkan terjadinya perubahan data.

Berdasarkan investigasi awal yang dilakukan internal the Bank melalui Divisi Etika dan Perilaku Bisnis atau Office of Ethics and Business, WilmerHale fokus menginvestigasi dua persoalan sekaligus, pertama yaitu aspek etika perilaku pada jajaran direksi dan kesesuaian pelaksanaan dengan kode etik direksi. Kedua, invesitgasi berfokus pada potensi pelanggaran anggota staf dan kesesuaian aturan dan arahan yang berlaku.

“WilmerHale menetapkan kebijakan tersendiri mengenai tindakan investigasi yang diperlukan secara menyeluruh. Kami selama penyelidikan mengumpulkan sekitar lima juta dokumen dari karyawan the Bank, meninjau 80 ribu dokumen yang kemungkinan besar berisi informasi yang relevan dan mewawancarai lebih dari tiga lusin karyawan dan mantan karyawan the Bank,” kutip laporan yang disusun Ronald C Machen, Mattew T Jones, George P Varghese dan Emily L Stark.

Tags:

Berita Terkait