Belum lama ini kembali viral pemberitaan mengenai terjadinya kasus tindak pidana kekerasan seksual. Kali ini berasal dari lingkungan Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM). Sebagaimana dilansir dari Antara, kasus terjadi di tahun 2019 silam dimana kasus kekerasan seksual tersebut sempat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Disebutkan bahwa pihak Kepolisian kala itu telah melakukan penahanan terhadap 4 terduga pelaku.
Namun, kasus disebut dihentikan saat penyidik menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3 usai pihak keluarga korban dan para pelaku diduga bersepakat menuntaskan secara kekeluargaan dengan menikahkan salah satu pelaku dengan korban. KemenkopUKM sendiri disebut telah memberikan sanksi berupa pemecatan terhadap kedua pegawai honorer serta sanksi berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun dari semula kelas jabatan 7 menjadi kelas jabatan 3 terhadap 2 orang ASN yang terlibat.
“Keluarga korban membuka kembali kasus pelecehan seksual dengan melaporkan kembali kasusnya ke LBH APIK dan Ombudsman. Untuk itu, KemenkopUKM bergerak cepat membentuk Tim Independen sebagai upaya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan KemenkopUKM,” ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi persnya, Selasa (25/10/2022) lalu.
Teten menuturkan Tim Independen terbentuk guna memenuhi 2 tugas utama yakni mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual paling lambat satu bulan. Tugas lain perumusan SOP internal penanganan tindak pidana seksual KemenkopUKM dalam jangka waktu 3 bulan. Anggota dari Tim Independen diisi oleh unsur KemenkopUKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Aktivis Perempuan.
KemenkopUKM menyatakan kesiapan dalam menyajikan segala data yang dibutuhkan serta menjalin koordinasi dengan Tim Independen. “Kemenkop tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi asas keadilan, segera kami tindak lanjuti. Kasus ini sekaligus menjadi momentum untuk kami menyiapkan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Saya sudah bertemu keluarga korban dan kita akan mengakomodir tuntutan dari keluarga korban,” terang MenkopUKM.
Terpisah, Komnas Perempuan menyampaikan keprihatinannya terhadap terjadinya praktik pemaksaan perkawinan antara korban dengan pelaku perkosaan dan dihentikannya proses hukum atas tindak pidana perkosaan di Kemenkop UKM oleh pihak kepolisian. Komnas Perempuan memandang pemaksaan perkawinan yang menjadi alasan dilakukannya penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) justru menjauhkan korban dari akses atas keadilan dan pemulihan, menempatkan korban pada situasi kekerasan, menyebabkan impunitas pada pelaku dan menormalkan kekerasan seksual.
“Kasus pemaksaan perkawinan juga sering dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang tujuannya untuk menutupi aib kedua keluarga agar anak yang dilahirkan korban memiliki ayah, atau untuk menghindari tanggung jawab pidana atau hukuman pidana. Modus perkawinan ini karena korban dan keluarga korban terpojokkan dengan beban menanggung stigma aib akibat perkosaan itu,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia C. Salampessy, sebagaimana dikutip dari siaran persnya, Minggu (30/10/2022).