Keadilan dan Kesejahteraan Sosial dalam Pandangan Wahiduddin Adams
Terbaru

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial dalam Pandangan Wahiduddin Adams

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan konsepsi keadilan dan kesejahteraan sosial dalam UUD Tahun 1945.

Agus Sahbani
Bacaan 3 Menit

“Perkataan ‘dikuasai oleh negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.”

Wahiduddin juga menegaskan rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesejahteraan sosial

Terkait kesejahteraan sosial terdapat dalam Pasal 34 UUD Tahun 1945 mengenai tafsir atas penyelenggaraan sistem jaminan sosial tercantum dalam Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Secara historis, kata Wahiduddin, cita negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tidak terlepas dari arus utama pemikiran yang berkembang saat UUD 1945 disusun. Pemikiran tersebut yakni pemikiran yang dikenal sebagai paham negara kesejahteraan yang mewajibkan negara bertanggung jawab dalam urusan kesejahteraan rakyatnya, antara lain di dalamnya termasuk fungsi negara untuk mengembangkan jaminan sosial bagi rakyatnya.

Dengan demikian, terminologi “negara” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945, dalam hubungannya dengan paham negara kesejahteraan, sesungguhnya lebih menunjuk kepada pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara bagi rakyat atau warga negaranya. Fungsi tersebut bagian dari fungsi-fungsi pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD Tahun 1945. “Agar fungsi dimaksud dapat berjalan, pemegang kekuasaan pemerintahan negara membutuhkan wewenang,” paparnya.

Menurut UUD Tahun 1945, lanjutnya, kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintahan Daerah. Pada Pemerintahan Daerah pun melekat pula fungsi pelayanan sosial dimaksud. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah juga memiliki wewenang guna melaksanakan fungsi dimaksud.

Ia menambahkan pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. “Oleh sebab itu, UU SJSN tidak boleh menutup peluang Pemerintahan Daerah untuk turut ikut juga mengembangkan sistem jaminan sosial,” katanya.

Tags:

Berita Terkait