Sebagai salah satu bagian dalam rangka menyemarakkan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-62 dengan tema “Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi” pada 22 Juli mendatang, Kejaksaan Agung RI menggelar Seminar Nasional bertajuk “Konsolidasi Keadilan Restoratif di Indonesia” yang disiarkan langsung melalui Zoom dan kanal YouTube resmi Kejaksaan RI.
“Kegiatan hari ini merupakan sebuah contoh yang baik dari sinergi dan kolaborasi antara dunia akademik dan dunia praktik yang diaplikasikan dalam bentuk seminar nasional dengan materi pembahasan yang terkini,” ujar Jaksa Agung RI Burhanuddin dalam sambutannya, Selasa (19/7/2022).
Tak lupa, ia menyampaikan apresiasinya terhadap kepanitiaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 yang telah bekerja dalam penyelenggaraan kegiatan. Ke depan, Burhanuddin berharap kegiatan serupa akan terus konsisten dilaksanakan agar dapat menghadirkan ide-ide, inovasi, dan pemikiran cemerlang, khususnya dalam perkembangan dunia hukum.
Baca Juga:
- Jaksa Terbaik Bukan Terbanyak Memenjarakan Pelaku
- Jaksa Agung: Penerapan Restorative Justice Pertimbangkan Aspek Kemanfaatan Hukum
- Beragam Alasan Kejagung Kabulkan Permohonan Keadilan Restoratif
Dia mengatakan Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistim hukum civil law dimana mengedepankan hukum positif, membuat hukum di Indonesia bersifat statis dan kaku terhadap perkembangan masyarakat yang dinamis dan fleksibel. Menurutnya, hukum semestinya tidak hanya sebatas sebagai penjaga ketertiban ketentraman dan pedoman tingkah laku, tetapi juga harus menjadi pembaharu kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi ke masa depan.
“Hukum yang baik seharusnya memberikan yang lebih daripada sekedar prosedural hukum. Hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan hukum juga harus berkomitmen untuk mencapai keadilan substantif. Untuk itu, diperlukan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Sehingga terwujud hukum positif yang disusun berdasarkan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.”
Jaksa Agung kemudian menyoroti hukum progresif yang mencoba untuk menggagas bahwa hukum harus mengabdi kepada kepentingan manusia dan bukan sebaliknya. Dalam penegakan hukumnya juga didasarkan terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat dan ditaati oleh mayoritas bangsanya.
Teori tersebut, bagi Burhanuddin dapat dipergunakan dalam memandang perkembangan masyarakat yang menghendaki adanya kebutuhan hukum masyarakat. Termasuk dalam hal hukum pidana. Dewasa ini mulai terjadi pergeseran dari paradigma pembalasan menjadi paradigma restorasi atau yang lebih dikenal sebagai paradigma keadilan restoratif (restorative justice) pada praktek penegakan hukum di Indonesia.
Pergeseran tersebut mulai terjadi tatkala terjadinya sejumlah peristiwa pidana ringan yang masih dilakukan persidangan untuk memperoleh putusan akhir. “Masyarakat tentu terusik dengan peristiwa-peristiwa tersebut dan masyarakat memandang bahwa aparat penegak hukum hanya melaksanakan bunyi UU. Namun, aparat penegak hukum tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Untuk itu, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan asas-asas kemanfaatan?”
Padahal, lanjutnya, kemanfaatan hukum memiliki nilai yang sepatutnya menyertai keadilan dan kepastian hukum. Dengan begitu sudah seyogyanya aparat penegak hukum dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum juga dibarengi dengan pertimbangan nilai kemanfaatan.
Kejaksaan RI dalam hal ini memiliki kewenangan menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka dari sisi peradilan pidana di Indonesia dan memainkan peran yang cukup sentral. Dalam Pasal 139 KUHAP jelas disebutkan, “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan’.
“Dalam perkembangannya tuntutan penyelesaian perkara pidana yang sebelumnya mengutamakan penyelesaian melalui peradilan pidana, berubah menjadi humanis yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti sebelum tindak pidana itu terjadi yaitu dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.”
Dengan dimediasi aparat penegak hukum, restorative justice dilakukan melalui penyelesaian masalah yang melibatkan para pihak yang berperkara. Musyawarah digelar guna mencapai kesepakatan perdamaian yang diterima oleh semua lapisan masyarakat dan mengembalikan atau memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang rusak karena perbuatan pidana yang telah dilakukan.
Burhanuddin menyampaikan tujuan utama dari keadilan restoratif tidak lain dan tidak bukan adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat tanpa hanya sebatas mengedepankan penghukuman. Prosesnya melibatkan korban, pelaku, lingkungan sosial, lembaga peradilan, dan masyarakat. Sebab, prinsip dasar pelaksanaan keadilan restoratif yakni tindak pidana tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.
Dengan demikian, pada setiap upaya menangani dampak yang ditimbulkan suatu tindak pidana menurut Jaksa Agung sudah semestinya melibatkan pelaku dan para pihak lainnya yang dirugikan. “Kami juga mendorong dan memberikan dukungan pada korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi,” kata dia.
“Pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum saat ini telah menjadi istilah yang populer dalam penegakan hukum di Indonesia. Kalangan akademisi, penegak hukum, praktisi memandang bahwa pendekatan restorative justice merupakan salah satu alternatif jawaban terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nilai keadilan restoratif menurut hemat saya, lebih dari sekedar mengurangi pengulangan proses terjadinya korban tindak pidana,” tegasnya.