Kebijakan Menaikkan Harga BBM Bersubsidi Diharap Jadi Opsi Terakhir
Terbaru

Kebijakan Menaikkan Harga BBM Bersubsidi Diharap Jadi Opsi Terakhir

Solusi dalam jangka pendek, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin dilakukan pemerintah.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Kebijakan Menaikkan Harga BBM Bersubsidi Diharap Jadi Opsi Terakhir
Hukumonline

Pemerintah terus mengkaji sejumlah skema yang bakal diambil untuk diputuskan terkait dengan rencana menaikkan tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar. Sejumlah kalangan meminta agar pemerintah menahan dengan tidak menaikkan harga pertalite dan solar. Sebaliknya, skema menaikkan harga pertalite dan solar menjadi opsi terakhir.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Faisal, berpandangan, pemerintah bakal menaikkan harga BBM bersubsidi dengan memberikan bantalan, yakni menggelontorkan bantuan langsung tunai bagi masyarakat. Tapi begitu, kata Faisal, pemerintah mestinya mencari jalan keluar lainnya ketimbang terus mewacanakan menaikkan harga BBM bersubsidi. 

“Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa begitu terus, melainkan harus ada cara lain. Tapi, sebagai solusi dalam jangka pendek, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah,” ujarnya melalui keterangannya, Jumat (26/8).

Baca Juga:      

Menurutnya, pemerintah memiliki kelemahan dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menurut jenis kendaraan. Sebab masih terdapat subsidi yang melekat pada barang, bukan kepada orang. Dia berpandangan bila terjadi kenaikah harga BBM bersubsidi, kompensasinya pemerintah bakal menambah anggaran Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp18 triliun.

Anggaran tersebut diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun seperti apa bentuknya, pemerintah masih mendalami bentuk Bansosnya, perolehan anggaran dan program bantuannya seperti apa. Sementara disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi amatlah tinggi. Dengan begitu, masyarakat pun cenderung memilih yang lebih murah.

“Dan karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah,“ katanya.

Faisal menerangkan, khusus solar masih amat diperlukan bagi transportasi jenis barang dan jasa. Menurutnya bila dinaikan harganya bakal amat terasa terhadap harga barang dan konsumsi masyarakat. Tapi, tak dapat dipungkiri masih banyaknya ditemukannya kasus penyelundupan solar bersubsidi. Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak ditemukan kasus penyelundupan solar bersubsidi. Untuk itu dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol yang lebih baik.

Dia menilai, penyelundupan yang kerap terjadi akibat mekanisme kontrol yang tidak berjalan maksima. Boleh dibilang, sepanjang tak ada mekanisme kontrol yang optimal, penyelundupan bakal terus terjadi. Karenanya dalam menciptakan mekanisme kontrol tidaklah gampang. Tapi perlu adanya inovasi.

“Mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras di lapangan,” ujarnya.

Terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, data tersebut bukanlah alasan tepat untuk menaikkan harga Pertalite. Dia mempertanyakan bila menaikkan harga pertalite kemudian memangkas subsidi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat dapat menjadi sebuah solusi?.

Yang pasti, kata Nailul, sekalipun pertalite dan solar menjadi naik harganya, masyarakat kelas menengah ke bawah tetap bakal menjadi pihak yang paling terdampak. Menurutnya, saat ini tingkat inflasi sedang tinggi, dan akan semakin tinggi jika ada kenaikan harga Pertalite dan Solar. 

Menurutnya, pemerintah mesti mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, seperti mekanisme, besaran, jangka waktu penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ataupun Bansos.

“Walaupun ada BLT, berapa yang harus diberikan per kepala?. Sampai kapan akan tetap diberikan? Kemudian bagaimana nasib untuk masyarakat rentan miskin yang sebelumnya tidak ada di daftar penerima bantuan?  Itu kan semua harus dipertimbangkan,” katanya.

Dia berpendapat, pemerintah dapat melakukan banyak hal ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi. Seperti relokasi anggaran, menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.  Malahan dimata Nailul, pemerintah masih memiliki surplus Rp100 triliun. Angka tersebut sedianya masih dapat menambah anggaran subsidi BBM. Bahkan ada pula kebijakan relokasi anggaran yang dapat dilakukan pemerintah.

“Serta pembatasan distribusi BBM seperti pengaturan siapa yang berhak beli, dan mana yang tidak. Bisa menggunakan skema pembatasan cc, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki tiga skema. Pertama, menaikkan subsidi sampai mendekati Rp700 triliun dengan risiko semakin membebani fiskal. Kedua, pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dengan menentukan kategori yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi dengan bantalan sebagai kompensasi sosial. Pemerintah masih mengkaji dan belum memutuskan skema mana yang bakal ditempuh terhadap harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Tags:

Berita Terkait