Pemberantasan korupsi menjadi isu yang tak pernah berhenti. Diperlukan visi misi Capres yang memiliki terobosan dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi. Jika melihat visi misi dua pasangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih detail ketimbang pasangan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa.
Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh, mengatakan visi misi yang sudah dilayangkan kedua Capres kepada KPU telah memuat sejumlah hal. Namun setelah TII melakukan penelaahan, visi misi Capres pasangan Jokowi-JK lebih detail dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, visi misi Jokowi-JK lebih mengelaborasi sejumlah persoalan yang menjadi realitas di masyarakat.
Sebaliknya, visi misi yang diusung Prabowo-Hatta cenderung sederhana. Namun Fahmy menekankan, visi misi Prabowo-Hatta perlu diperjelas dan paparkan lebih gamblang soal pemberantasan korupsi. Menurutnya, visi misi pemberantasan korupsi Capres menjadi penting dalam rangka melanjutkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih jauh dari harapan. Korupsi politik di parlemen kian mengakar sejak banyaknya sejumlah anggota dewan yang terseret dalam kasus korupsi.
Menurut Fahmy, problem utama korupsi jauh lebih banyak dipaparkan secara detil oleh pasangan Jokowi-JK ketimbang Prabowo-Hatta dalam visi misinya. Jokowi-JK menjelaskan mulai merosotnya kewibawaan negara akibat kian merosotnya ketidakpercayaan masyarakat pada instansi publik.
Kemudian dijelaskan terkait melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Sedangkan Prabowo-Hatta hanya menjelaskan transformasi bangsa menjadi keberlanjutan dalam menyelesaikan agenda reformasi dan percepatan pembangunan yang belum otimal. Tidak hanya itu, terkait dengan pemberantasan korupsi dan regulasi pendukung, Jokowi-JK menjelaskan empat poin. Sedangkan Prabowo-Hatta hanya menjelaskan dua poin.
Selain itu, Jokowi memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam. Kemudian mengambil sikap zero toleran tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang. Lainnya, penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor.
Sedangkan Prabowo-Hatta dalam visi misinya yakni menciptakan kepastian dan menegakan hukum tanpa pandang bulu dan adil. Kemudian, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Fahmy, penjelasan visi misi Prabowo-Hatta tidak sedetil Jokowi-JK. “Karena tidak ada penjelasan tambahan, maka lebih baik visi misi Jokowi-JK. Dan saya kira yang cukup detil mencegah korupsi politik itu Jokowi-JK,” ujarnya.
Koordinator Program Democratic Governance TII, Teguh Setiono, menambahkan kedua pasangan Capres dan Cawapres memang menggalakan pemberantasan korupsi. Meski kedua Capres dalam visi misinya mendukung pemberantasan korupsi, namun capaian target dalam jangka pendek, dan panjang tidak gamblang dijelaskan oleh keduanya.
Dikatakan Teguh, dukungan terhadap KPK, pasangan Jokowi-JK memiliki program perubahan kebijakan. Misalnya, sinergi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan Prabowo-Hatta tak memiliki program terkait kebijakan mendukung KPK sebagaimana tertuang dalam visi misi Capres-Cawapres. Namun, pasangan Prabowo-Hatta secara spesifik menyebut program dukungan KPK dengan penambahan personil Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, dan dukungan sinergi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan.
Lebih jauh Teguh menjelaskan, terhadap dukungan atas keberlanjutan program Strategi Nasional (Stranas) pencegahan pemberantasan korupsi (PPK) 2012-2025, kedua pasangan calon tidak menyebutkan secara tegas. Pasangan Jokowi-JK misalnya, mencantumkan enam strategi Stranas PPK meliputi 18 kementerian serta Pemda. Selain itu, Jokowi-JK dalam visi misinya menyebut secara khusus penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN). Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta, hanya mengaitkan program dengan Stranas dalam implementasi program terhadap tujuh kementerian lembaga dan Pemda.
Terlepas dari kekurangan dan kelebihan kedua pasangan, Teguh menyarankan agar visi misi tersebut dilakukan revisi agar lebih detil dan gamblang. Pasalnya visi misi menjadi gambaran umum agar masyarakat dapat memilih berdasarkan program kerja, tidak lagi hanya mengukur pada figur. “Kami berharap ada revisi yang detil, sehingga penilaian yang fair dapat diberikan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh, mengatakan visi misi yang sudah dilayangkan kedua Capres kepada KPU telah memuat sejumlah hal. Namun setelah TII melakukan penelaahan, visi misi Capres pasangan Jokowi-JK lebih detail dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, visi misi Jokowi-JK lebih mengelaborasi sejumlah persoalan yang menjadi realitas di masyarakat.
Sebaliknya, visi misi yang diusung Prabowo-Hatta cenderung sederhana. Namun Fahmy menekankan, visi misi Prabowo-Hatta perlu diperjelas dan paparkan lebih gamblang soal pemberantasan korupsi. Menurutnya, visi misi pemberantasan korupsi Capres menjadi penting dalam rangka melanjutkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih jauh dari harapan. Korupsi politik di parlemen kian mengakar sejak banyaknya sejumlah anggota dewan yang terseret dalam kasus korupsi.
Menurut Fahmy, problem utama korupsi jauh lebih banyak dipaparkan secara detil oleh pasangan Jokowi-JK ketimbang Prabowo-Hatta dalam visi misinya. Jokowi-JK menjelaskan mulai merosotnya kewibawaan negara akibat kian merosotnya ketidakpercayaan masyarakat pada instansi publik.
Kemudian dijelaskan terkait melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Sedangkan Prabowo-Hatta hanya menjelaskan transformasi bangsa menjadi keberlanjutan dalam menyelesaikan agenda reformasi dan percepatan pembangunan yang belum otimal. Tidak hanya itu, terkait dengan pemberantasan korupsi dan regulasi pendukung, Jokowi-JK menjelaskan empat poin. Sedangkan Prabowo-Hatta hanya menjelaskan dua poin.
Selain itu, Jokowi memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam. Kemudian mengambil sikap zero toleran tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang. Lainnya, penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor.
Sedangkan Prabowo-Hatta dalam visi misinya yakni menciptakan kepastian dan menegakan hukum tanpa pandang bulu dan adil. Kemudian, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Fahmy, penjelasan visi misi Prabowo-Hatta tidak sedetil Jokowi-JK. “Karena tidak ada penjelasan tambahan, maka lebih baik visi misi Jokowi-JK. Dan saya kira yang cukup detil mencegah korupsi politik itu Jokowi-JK,” ujarnya.
Koordinator Program Democratic Governance TII, Teguh Setiono, menambahkan kedua pasangan Capres dan Cawapres memang menggalakan pemberantasan korupsi. Meski kedua Capres dalam visi misinya mendukung pemberantasan korupsi, namun capaian target dalam jangka pendek, dan panjang tidak gamblang dijelaskan oleh keduanya.
Dikatakan Teguh, dukungan terhadap KPK, pasangan Jokowi-JK memiliki program perubahan kebijakan. Misalnya, sinergi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan Prabowo-Hatta tak memiliki program terkait kebijakan mendukung KPK sebagaimana tertuang dalam visi misi Capres-Cawapres. Namun, pasangan Prabowo-Hatta secara spesifik menyebut program dukungan KPK dengan penambahan personil Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, dan dukungan sinergi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan.
Lebih jauh Teguh menjelaskan, terhadap dukungan atas keberlanjutan program Strategi Nasional (Stranas) pencegahan pemberantasan korupsi (PPK) 2012-2025, kedua pasangan calon tidak menyebutkan secara tegas. Pasangan Jokowi-JK misalnya, mencantumkan enam strategi Stranas PPK meliputi 18 kementerian serta Pemda. Selain itu, Jokowi-JK dalam visi misinya menyebut secara khusus penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN). Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta, hanya mengaitkan program dengan Stranas dalam implementasi program terhadap tujuh kementerian lembaga dan Pemda.
Terlepas dari kekurangan dan kelebihan kedua pasangan, Teguh menyarankan agar visi misi tersebut dilakukan revisi agar lebih detil dan gamblang. Pasalnya visi misi menjadi gambaran umum agar masyarakat dapat memilih berdasarkan program kerja, tidak lagi hanya mengukur pada figur. “Kami berharap ada revisi yang detil, sehingga penilaian yang fair dapat diberikan oleh masyarakat,” pungkasnya.