Kematian tidak dijadikan indikator level PPKM, Wakil Ketua MPR : Datanya yang harus diperbaiki, bukan tidak dijadikan indikator
Kematian tidak dijadikan indikator level PPKM, Wakil Ketua MPR : Datanya yang harus diperbaiki, bukan tidak dijadikan indikator
Pojok MPR-RI

Kematian tidak dijadikan indikator level PPKM, Wakil Ketua MPR : Datanya yang harus diperbaiki, bukan tidak dijadikan indikator

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan: Data kematian yang tidak update, bukan berarti harus menghilangkan indikator kematian, melainkan meningkatkan kualitas pengolahan data oleh Pemerintah.

Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Syarief Hasan. Foto: Istimewa
Syarief Hasan. Foto: Istimewa

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan langkah Pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM. Pasalnya, indikator kematian akibat Covid-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin, (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah. Alasan Pemerintah, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.

Syarief Hasan menilai, harusnya Pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian. "Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM.", ungkap Syarief Hasan.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, Selasa (10/8/2021) mencapai 2.048 kasus sehingga totalnya menjadi 110.619 kasus kematian akibat Covid-19. Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites. Angka ini harusnya menjadi acuan di dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan. "Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran Covid-19 di daerah-daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, tidak hanya indikator kematian, indikator jumlah orang yang ditesting juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan. "Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menilai, langkah Pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah. "Langkah ini menunjukkan Pemerintah tidak mampu mengendalikan Covid-19, kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistim database satu pintu terkait data Covid-19 di daerah sehingga data kematian tidak update.", ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendesak Pemerintah untuk tidak mengurangi jumlah orang yang ditesting. "Kemarin, jumlah orang yang ditesting berada di bawah 100 ribu. Padahal, kita perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir Covid-19 sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya.", ungkap Syarief Hasan.

Tags: