Kembali Mendorong RUU PPRT Masuk Daftar Prolegnas Prioritas
Terbaru

Kembali Mendorong RUU PPRT Masuk Daftar Prolegnas Prioritas

Pemerintah pun telah membentuk Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Pemerintah, kata Moeldoko, menanti proses legislasi di DPR. Sayangnya, memang masih terdapat perbedaan pandangan yang mesti disepakati bersama pemerintah. Antara lain terkait dengan wilayah kerja PRT antara wilayah buruh dan pekerja sektor informal. Tak hanya itu, aspek perlindungan terhadap PRT pun perlu menimbang nilai-nilai moral, budaya, kearifan lokal, dan aspek kekeluargaan yang memiliki kekhasan masing-masing di setiap daerah.

Menurutnya, berbagai langkah mendorong RUU PPRT sudah dilakukan. Seperti membuat langkah taktik komunikasi politik dan publik, penyesuaian terhadap substansi, termasuk administrasi telah diupayakan. Malahan, Moeldoko telah membuat memo kepada Presiden Joko Widodo agar mendorong keberlanjutan nasib RUU PPRT. “Jadi kita sedang menunggu hasilnya,” ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu menturkan KSP telah mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT pada Agustus lalu demi mendorong pembahasan RUU PPRT yang mandek hampir dua dekade. Mengacu Data Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) setidaknya terdapat 1.148 kasus kekerasan terhadap PRT periode 2017 hingga 2022. Seperti kekerasan ekonomi akibat upah tidak dibayar dan/atau upah dipotong.

Dari 2.637 PRT yang melaporkan kasus kekerasan pada periode yang sama, sebanyak 1.027 kasus diantaranya menyangkut kekerasan fisik; 1.382 kasus menyangkut kekerasan psikis; 831 kasus menyangkut kekerasan seksual; dan 1.487 kasus terkait dengan tindak perdagangan orang oleh agen penyalur.

“RUU PPRT tidak hanya menjadi pengakuan dan perlindungan bagi PRT, namun juga menjadi implementasi fungsi pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan pekerja,” katanya.

Sebagaimana diketahui, RUU PPRT telah disodorkan ke legislatif sejak 2004 silam. Sementara pada 2009 sudah didorong untuk disahkan menjadi UU. Sayang, lagi-lagi mandek. Situasi berubah, pada 2019, RUU PPRT masuk dalam Prolegnas. Tapi, belum berujung pada proses persetujuan DPR untuk disahkan menjadi usul inisiatif.  Kini, RUU PPRT menanti kejelasan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas agar dapat dilakukan pembahasan dan ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi UU dalam rapat paripurna.

Tags:

Berita Terkait