Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengumumkan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang diperuntukkan pegawai negeri sipil (PNS).
"Kemenkumham membuka seleksi bagi para PNS untuk menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komisaris Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (12/10)
Andap mengatakan keberadaan Dirjen PP memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan negara, khususnya di bidang legislasi.
Baca Juga:
- Lowongan di Law Firm Hingga Catatan Penasihat Hukum Sambo-Putri Jelang Sidang Perdana
- Intip Lowongan PLN untuk Profesi Hukum, Ini Persyaratannya!
"Dirjen PP akan mendorong terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis, aspiratif dan rensponsif sesuai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945," ujarnya.
Seleksi terbuka Dirjen PP tertuang dalam pengumuman Nomor: SEK-KP.03.03-689 yang dapat diakses pada laman https://pansel.kemenkumham.go.id. Andap mengatakan PNS yang ingin mengikuti seleksi tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan umum dan khusus.
Untuk persyaratan umum kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma IV, serta telah lulus paling rendah pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan dua atau diklat penjenjangan fungsional setara. Selain itu, peserta juga harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.