Dia mengatakan tidak melakukan PHK pada pekerja pada situasi sulit seperti saat ini merupakan perintah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha dengan segala upaya harus sedapat mungkin menghindari terjadinya PHK.
Menurut Obon, harus ada upaya konkrit yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang akan diderita buruh. Terkait pengadaan kartu prakerja, Obon menilai hal itu kurang efektif untuk mencegah terjadinya PHK. "Manfaatnya tidak instan, padahal saat ini diperlukan tindakan cepat," kata dia.
Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengingatkan perusahaan yang membuat kebijakan bekerja di rumah atau meliburkan pekerjanya, maka upahnya harus tetap dibayar penuh. Hal itu penting agar para pekerja tetap memiliki daya beli dan tidak kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Selain itu, pemerintah bisa memberikan insentif bagi masyarakat kecil agar saat pembatasan sosial ini, rakyat tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," kata Obon.
Seperti diketahui, penerbitan kartu prakerja merupakan salah satu stimulus ekonomi jilid tiga. Kartu Prakerja ini telah diluncurkan pengoperasian website resmi Program Kartu Prakerja. Adapun implementasi Kartu Prakerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Manado, dan Kepulauan Riau, yang kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.
Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena PHK. “Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta industri Pengolahan,” kata Menteri Koordinator Perekonomiann Airlangga Hartarto saat streaming konferensi pers bersama di Kemenko Perekonomian pada hari Jumat, (20/3).