Berita

Kenaikan Iuran JKN Potensial Bebani Peserta Mandiri

Kenaikan iuran akan berdampak pada kemauan dan kemampuan peserta mandiri untuk membayar iuran yang bisa berujung turunnya jumlah peserta mandiri.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit

 

“Kelas III banyak diisi oleh masyarakat miskin yang tidak masuk dalam PBI, dengan kenaikan iuran ini peserta nonaktif bisa meningkat,” ujar Timboel memperkirakan.  

 

Menurut Timboel, pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi Komisi IX DPR periode lalu yang mengusulkan iuran untuk Kelas III tidak naik sampai selesai proses pembersihan (cleansing) data PBI. Pemerintah seharusnya menaikan besaran iuran dalam batas yang wajar. Jika ketentuan sebagaimana diatur Pasal 34 Perpres No.75 Tahun 2019 tetap berlaku, masyarakat bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

 

Selain itu, BPJS Kesehatan harus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN, sehingga tidak mengalami kesulitan lagi untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Kementerian Kesehatan juga perlu membuat regulasi terkait JKN yang tidak membebani masyarakat.

 

Pemerintah pembayar iuran terbesar

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pemerintah masih berperan sebagai pembayar iuran terbesar. Dia menghitung pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran. Pemerintah akan menanggung melalui peserta PBI, peserta PPU dari kalangan pegawai pemerintah pusat dan daerah, TNI dan Polri. Kontribusi pemerintah itu sangat membantu peserta mandiri, sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

 

“Besaran iuran yang akan disesuaikan (sebenarnya) tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Iqbal.

 

Iqbal melanjutkan untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta sampai dengan Rp12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

 

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuaian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Iqbal.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait