Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Rabu (15/6/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mengenali 3 kampus hukum negeri luar Jakarta cabang Jakarta hingga urgensi pengesahan RUU PDP. Yuk, kita simak ringkasannya!
Sejumlah kampus negeri di luar Jakarta membuka cabang di Jakarta dalam skema Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Setidaknya ada tiga perguruan tinggi negeri ternama di luar Ibu Kota Negara yang menyediakan program studi hukum cabang di Jakarta. Masing-masing membuka program pascasarjana jenjang magister dan doktor. Bahkan, ada yang sudah beroperasi selama 20 tahun sejak tahun 2001. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Onny Widjanarko menyampaikan kiat aman bertransaksi menggunakan layanan perbankan baik melalui ATM maupun e-banking. Meski terkesan sepele, nasabah harus peduli terhadap hal-hal kecil dalam layanan perbankan, yang jika diabaikan dapat menimbulkan kerugian kepada nasabah. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly turut menyampaikan sambutannya atas diselenggarakannya rangkaian Kongres Luar Biasa (KLB) Ikatan Notaris Indonesia. Sebagai organisasi yang telah berusia lebih dari 100 tahun, Yasonna mengatakan INI senantiasa berjuang bersama pemerintah untuk perkembangan dan kemajuan Indonesia. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) berhasil mendapat akreditasi internasional dari Agentur zur Qualitätssicherung an Hochschulen mit Sitz in Köln (AQAS). Adanya Akreditasi AQAS menunjukkan standar akademik FH UB memenuhi kualitas internasional. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi masih jalan di tempat. Tarik-menarik antara pemerintah dengan DPR tak kunjung membuat draf RUU PDP tak kunjung disahkan. Padahal, urgensi peraturan khusus yang memberi perlindungan data pribadi sangat mendesak seiring tingginya pemanfaatan teknologi informasi. Simak selengkapnya dalam artikel ini!
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel tersebut dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!