Keterbukaan Informasi jadi Indikator Kemajuan Demokrasi dan Penegakan Hukum
Terbaru

Keterbukaan Informasi jadi Indikator Kemajuan Demokrasi dan Penegakan Hukum

Kriteria menuju kualitas masyarakat yang sesuai dengan standar demokrasi internasional salah satunya dengan keterbukaan informasi.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Dekan Fakulkas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Asmin Fransiska dalam Seminar Nasional FH Unika Atmajaya, Senin (10/6/2024). Foto: WIL
Dekan Fakulkas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Asmin Fransiska dalam Seminar Nasional FH Unika Atmajaya, Senin (10/6/2024). Foto: WIL

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dalam pemajuan demokrasi yang inklusif, adil dan akuntabel. Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri sistem pemerintahan yang demokratis.

Dekan Fakulkas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (FH Unika Atmajaya) Asmin Fransiska, mengatakan salah satu indikator demokrasi Indonesia menurun adalah keterbukaan dan akses informasi yang dikesampingkan.

“Keterbukaan dan akses informasi itu harus menjadi prinsip yang dipegang teguh. Indikator demokrasi kita yang turun salah satunya karena itu,” ujar Asmin dalam Seminar Nasional FH Unika Atmajaya, Senin (10/6/2024). 

Baca juga:

Saat ini salah satu standar internasional untuk menilai demokrasi di sebuah negara adalah terpenuhinya hak warga negara dalam memperoleh informasi publik. Oleh karena itu, Asmin menyatakan keterbukaan informasi adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Keterbukaan informasi berarti membicarakan HAM. Menerima informasi harus diikuti pula dengan kebijakan dalam menyebarluaskannya. Asmin menilai perlu tata kelola dalam mengolah informasi agar tidak menghilangkan prinsip dasar fundamental manusia.

“Memang keterbukaan informasi berarti hak publik, tapi informasi itu perlu diolah terlebih dahulu. Bukan serta merta menelannya mentah-mentah tanpa dikritisi terlebih dahulu,” lanjutnya.

Tags:

Berita Terkait