Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), M. Guntur Hamzah mengingatkan para anggotanya untuk menjaga soliditas organisasi. Ia meminta para pakar di APHTN-HAN agar tidak terjebak hiruk-pikuk tahun politik jelang Pemilihan Umum Tahun 2024.
“Hampir semua isu di media massa saat ini isu HTN-HAN. Banyak orang mencari bagaimana sikap APHTN-HAN,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin yang juga Hakim Konstitusi itu. Guntur menyampaikan pernyataan itu di malam syukuran rangkaian perayaaan HUT ke-43, Jum’at 2-4 Maret 2023 kemarin.
Ia sendiri mengaku belakangan ini sering diminta pendapat oleh pers dalam kapasitas sebagai Ketua Umum APHTN-HAN. Guntur mengatakan ia selalu menolak berpendapat dan mengarahkan pers bertanya ke Sekretaris Jenderal APHTN-HAN.
“Tahun-tahun seperti ini sangat menggiurkan untuk bisa mendapat panggung dengan mengatasnamakan APHTN-HAN. Itu tidak kita inginkan. Kalau atas nama personal silakan,” kata Guntur.
Baca Juga:
- Menata Eksistensi Masyarakat Adat dalam Bingkai Hukum Tata Negara
- APTHN-HAN Ingatkan Urgensi Isu Ketatanegaraan Desa
- APTN-HAN Bakal Rayakan HUT ke-43 Bersama Masyarakat Adat Osing
Ia menegaskan APHTN-HAN adalah wadah yang mempunyai tertib organisasi dalam merilis pernyataan publik. Namun, bukan berarti para pakar yang menjadi anggota APHTN-HAN dilarang berpendapat secara pribadi.
“Tentu saja boleh bagi anggota APHTN-HAN menyampaikan opini dengan mencantumkan status sebagai pengurus APHTN-HAN,” kata Guntur. Cara itu dianggap Guntur sah saja. Masalah yang harus dihindari adalah memaksakan pendapat pribadi atau sekelompok anggota sebagai pendapat resmi APHTN-HAN.