Keturunan PKI Boleh Jadi TNI Hingga PKS Gugat Aturan Presidential Threshold
Terbaru

Keturunan PKI Boleh Jadi TNI Hingga PKS Gugat Aturan Presidential Threshold

Amnesty International Indonesia membeberkan 4 syarat pembubaran ormas, fenomena kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, Jimmy Simanjuntak meresmikan kantor hukum baru bernama Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm turut dibahas Hukumonline.

Oleh:
Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: Istimewa
Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: Istimewa

Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Kamis (31/3/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai penegasan Panglima TNI soal keturunan PKI boleh menjadi calon prajurit TNI hingga akhirnya Partai Keadilan Sejahtera melayangkan uji materi aturan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu. Yuk, kita simak ringkasannya!

  1. Keturunan PKI Boleh Daftar Jadi Calon Prajurit TNI

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa saat memimpin rapat penerimaan prajurit TNI pada Rabu (30/3), mengeluarkan pernyataan tegas terkait keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang boleh menjadi calon prajurit TNI. Simak selengkapnya dalam artikel ini!    

  1. Amnesty International Indonesia Beberkan 4 Syarat Pembubaran Ormas

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai dalam negara hukum dan demokrasi sedikitnya ada 4 syarat untuk membubarkan organisasi termasuk ormas. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Baca:

  1. Sudah Saatnya Pertegas Aturan Kasus Pelecehan Seksual di Kampus

Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus seperti fenomena gunung es. Jumlah yang tidak dilaporkan kemungkinan berlipat ganda dari total yang diterima oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Riset menunjukkan pada tahun 2017, kampus merupakan urutan tertinggi ketiga lokasi terjadinya pelecehan seksual. Sekitar 77% dosen mengaku ada kekerasan seksual di kampus serta sebanyak 65% korbannya tidak melaporkan kasus kepada pihak kampus yang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Jimmy Simanjuntak & Partners Resmikan Kantor Baru

Jimmy Simanjuntak yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), meresmikan kantor hukum baru bernama Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm, Kamis (31/3/2022). Berlokasi strategis di Jl. Palmerah Barat Raya, No.62-64, Jakarta Barat. Bangunan megah yang dinamai “J Building” ini terdiri atas empat lantai dan mulai secara efektif beroperasi sejak diresmikan. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. PKS ‘Gugat’ Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam UU Pemilu       

Akhirnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mengajukan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait