Smita menilai, usulan amandemen UUD '45 dari BP MPR tidak jelek. Malah sebaliknya sangat komprehensif dan memberikan landasan ketatanegaraan yang cukup baik. Tapi, seperti diketahui bersama, usulan itu tidak dibahas. "Yang akhirnya mengambil keputusan dalam Sidang Tahunan bukan anggota BP MPR, tetapi DPP masing-masing partai," ujar Smita.
Kurang perhatian
Lebih lanjut, Smita mengatakan, karena selama ini tidak ada akses untuk menyampaikan aspirasi, masyarakat tak bisa melakukan apa pun terhadap apa yang telah dilakukan anggota DPR. Masyarakat terpaksa ikut saja. Mereka tak bisa memprotes, kecuali dengan cara-cara radikal dan melanggar hukum.
Pengamat parlemen Daniel Dhakidae setuju dengan pendapat Smita. Menurutnya, jauhnya anggota DPR dengan pemilihnya mengakibatkan anggota tersebut tak mengerti apa yang terjadi di bawah. Bila kesenjangan itu terus berlanjut, ia khawatir kegiatan ekstraparlemen akan meningkat.
Sementara itu, pengamat politik Fachry Ali mengatakan, contoh yang paling simpel mengenai jauhnya anggota DPR dengan pemilihnya dapat dilihat ketika tak ada seorang anggota DPR pun yang mempersoalkan hancurnya harga panen padi. Malah pers yang mempersoalkannya.
"Mereka (anggota DPR) masih banyak berbicara soal politik dan disibukkan dengan pertentangan-pertentangan antara lembaga kepresidenan dan lembaga legislatif. Di satu pihak, itu kita anggap sebagai bagian dari pemberdayaan DPR dan saya senang sekali melihat itu. Tapi, sekarang saatnya mereka lebih mengenal rakyat yang menjadi pendukung mereka," kata Fachry.
Contoh lain, ketika terjadi kenaikan harga-harga. Menurut Fachry, anggota DPR seharusnya berbicara jauh lebih keras. Sebab, yang terkena adalah rakyat kecil pendukung mereka. "Saya melihat, perhatian mereka mengenai hal itu kurang jika dibandingkan dengan hal-hal yang berbau politis," tambah Fachry. Fachry juga berpendapat, sedikitnya produk legislasi yang dihasilkan juga merupakan salah satu akibat dari terlalu sibuknya anggota DPR dengan urusan politik.
Fasilitas minim
Kritik dari para pengamat ternyata tak ditampik anggota DPR. Suryadharma Ali, anggota DPR dari PPP, menyatakan setuju dengan hasil polling yang menyatakan bahwa anggota DPR jauh dari konstituennya. Suryadharma mencotohkan dirinya. Kendati mewakili Pemalang (Jateng), ia mengakui tak ada hubungan apa pun dengan daerah itu.