Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut Suryadharma, dalam pemilu tak terjadi sambung program, gagasan, dan idealisme antara parpol dan konstituennya. Yang terjadi malah sambung emosi. Karena itu, ketika seseorang terpilih di daerah, bukan disebabkan faktor orang tersebut melainkan faktor dari partai mana dia berasal.
Namun, Suryadharma berpendapat, adanya kesenjangan antara DPR dan konstituennya tak berpengaruh terhadap produk hukum yang mereka hasilkan. Sejauh pengamatannya elite partai menerjemahkan sendiri kebutuhan-kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dimasyarakatkan. Karena itu, menurutnya, produk hukum DPR tak terlalu jauh dengan yang dikehendaki masyarakat. Kalaupun ada kesenjangan biasanya baru terjadi pada saat UU diterapkan.
Proses pembuatan UU, menurut Suryadharma, dilakukan secara terbuka dan masyarakat bisa saja memberi masukan. Bahkan, panitia khusus yang memproses sebuah RUU biasa meminta masukan dari masyarakat terkait.
Menyinggung soal DPR belum membuat UU sendiri dan tak produktif dalam membahas RUU, Suryadharma beralasan karena fasilitas kurang. "Badan legislasi, yang merupakan penunjang pembuatan legislasi, baru merupakan badan pelengkap. Harusnya mereka menjadi komisi tersendiri dengan anggota yang khusus. Tidak merangkap menjadi anggota komisi-komisi lain seperti sekarang," katanya.
Ia juga membantah pendapat DPR lebih fokus pada hubungan legislatif-eksekutif daripada fungsi legislasi. "Tidak benar itu. Fungsi-fungsi DPR coba dijalankan secara seimbang. Tapi, minimnya perangkat di DPR menyebabkan fungsi legislasi tertinggal," ujarnya.