Dia menilai kinerja yang dihasilkan DPR periode 2014-2019 tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang mereka kelola. Menurutnya, total dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk lembaga legislatif sepanjang 2015-2019 mencapai Rp 26,14 triliun. Jadi, rata-rata anggaran DPR per tahun sebesar Rp 5,23 triliun.
Menurutnya, guna mengevaluasi lembaga legislastif menjadi lebih baik pada periode berikutnya diperlukan rekam jejak sepanjang lima tahun DPR periode 2014-2019 bekerja. Mulai capaian kinerja legislasi, pelanggaran kode etik, anggota dewan yang tersandung kasus korupsi, hingga kepatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Terus berupaya
Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR periode 2014-2019 terus berupaya maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, dia mengakui selama tahun politik ini, kinerja DPR menurun disebabkan banyak anggota DPR yang kembali maju dalam pencalegan Pemilu 2019 ini yang kerap berkampanye di daerah pemilihannya.
“Saya mengimbau agar anggota DPR petahana yang kembali maju bisa membagi waktunya agar tetap melaksanakan tugas konstitusionalnya,” ujarnya mengingatkan.
Dalam hal fungsi legislasi, kata Bambang, tak dapat dibebankan sepenuhnya kepada DPR. Sebab, pembentukan sebuah UU juga menjadi tugas pemerintah. Dalam setiap pembahasan RUU tanpa adanya pemerintah, maka tak dapat berjalan. Dia mencontohkan pembahasan RUU tentang Pertembakauan dan Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), pihak pemerintah kerap tak hadir dalam pembahasan.
“Makanya, kita mengimbau agar pemerintah berkomitmen dalam kerja-kerja pembahasan RUU di DPR. Kita harapkan ada kerja sama yang baik dari pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU yang belum rampung,” kata politisi Partai Golkar itu.