Berita

Kinerja Legislasi Lemah, Perlu Optimalisasi Peran BKD DPR

Padahal selain memiliki tenaga ahli dan peneliti, BKD DPR sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas dan lembaga lain dalam rangka mendukung kerja-kerja legislasi.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Gedung DPR. Foto: RES
Gedung DPR. Foto: RES

Belum optimalnya kinerja penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) terus menjadi sorotan publik. Tentu ini menjadi perhatian lembaga pembentuk undang-undang (UU) baik DPR maupun pemerintah. Karena itu, di internal DPR sendiri, peran peneliti amat vital dalam upaya optimalisasi proses pembentukan sebuah RUU agar lebih efektif.  

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Sholikin  mengatakan pembahasan RUU atau proses legislasi di DPR dan pemerintah (BPHN/Ditjen Perundang-undangan Kemenkumham), penelitian yang dilakukan telah cukup. Demikian pula, jumlah peneliti yang dilibatkan dalam proses penyusunan atau perumusan sebuah RUU.

 

Misalnya, sama halnya dengan pemerintah, DPR pun telah memiliki berbagai alat kelengkapan dewan. Seperti komisi-komisi, Badan Legislasi (Baleg), hingga Badan Keahlian Dewan (BKD). Khusus di BKD sebuah unit yang melakukan berbagai penelitian dalam upaya menyusun naskah akademik hingga draf RUU usulan DPR. Kata lain, DPR telah memiliki struktur pendukung yang memadai. Mulai peneliti, tenaga ahli di alat kelengkapan ataupun di masing-masing fraksi partai dan anggota dewan.

 

“Semestinya DPR mengoptimalkan ketersediaan sistem pendukung itu guna mengoptimalkan kinerja legislasi dalam pembahasan RUU,” kata Sholikin kepada Hukumonline di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

 

Menurutnya, para tenaga ahli, peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan harus dioptimalkan terutama di BKD DPR. Misalnya, memberi kepercayaan penuh dalam melakukan berbagai kajian kebijakan. Termasuk melakukan pemanfaatan data dan analisa berbagai kebijakan atau objek penelitian.

 

“Pembentuk atau pembuat kebijakan termasuk DPR perlu menciptakan iklim yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai penelitian. Libatkan dan optimalkan para peneliti di masing-masing institusi yang ada di Indonesia,” sarannya.

 

Dia mengakui lembaga negara seperti DPR melalui BKD telah banyak menjalin kerja sama dengan berbagai universitas dalam upaya membangun jaringan. “Tapi, (BKD) DPR harus lebih serius membangun sistem pendukung termasuk meluaskan jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan,” katanya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait