Selama beberapa hari ke depan digelar pertemuan mulipihak dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Denpasar Bali. Mengambil tema inclusivity and accountability, perhelatan ini akan membahas banyak hal mulai dari masalah ketenagakerjaan di perkebunan dan penggunaan dana CSR hingga penyelesaian konflik perkebunan dengan masyarakat setempat. Pertemuan melibatkan para pihak mulai dari pengusaha, aktivis organisasi masyarakat sipil, pengambil kebijakan, hingga akademisi.
Di bagian lain, sebuah perhelatan penting juga digelar: mendengarkan kisah Japin sekaligus pemutaran film advokasi dan foto-foto yang memperlihatkan ekses perkebunan kepala sawit di Kalimantan Barat dan Nabire, Papua. Sawit adalah komoditas penting bagi Indonesia, dan kini menjadi salah satu primadona. Sekitar 15 juta hektare lahan perkebunan sawit dibuka tersebar di 22 provinsi. Luasnya dari tahun ke tahun terus meningkat, dan tak kurang dari 35 juta ton crude palm oil dihasilkan dari perkebunan tersebut. Sawit menjadi andalan pendapatan nasional dan devisi negara.
Tetapi, seperti yang diperlihatkan Japin, pembukaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit tak jarang menimbulkan konflik yang berujung penyelesaian di meja hukum. Kadang, jalan yang harus dilalui untuk menyelesaikan masalah itu laksana jalan terjal di perkebunan. Apa yang dialami Japin mungkin bisa dijadikan contoh.
(Baca juga: Yuk, Selamatkan Perusahaan Anda dari Jerat Pidana Korporasi).
Japin adalah Kepala Adat Kampung Silat Hulu, Kalimantan Barat, yang mempersoalkan kedatangan perusahaan perkebunan ke daerahnya. Japin tergerak untuk menahan alat berat yang dipakai perusahaan dan menggelar peradilan adat kepada orang yang merusak apa yang disebut Japin sebagai tanah ulayat atau tanah adat masyarakat Silat Hulu. Tindakan itu mengantarkan Japin ke balik jeruji besi. Ia merasa dikriminalisasi. “Tiga puluh kali saya mengikuti sidang,” ujarnya di hadapan puluhan peserta.
Semangat pantang menyerah masih terus ditunjukkan Japin di Bali, Senin (27/11). Nada suaranya kadang meninggi manakala mengingat perjuangannya mempertahankan lahan yang dia sebut sebagai tanah ulayat. Pembukaan lahan perkebunan sawit telah menyebabkan sebagian rakyat terusir dari tanah yang mereka warisi dari keturunan demi keturunan. “Itu penindasan terhadap rakyat,” suaranya meninggi.
Meskipun dikriminalisasi, Japin tetap berusaha memperjuangkan hak-hak hukumnya. Ia mengikuti upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di tingkat pertama mereka masing-masing dihukum satu tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.
Bahkan ia bersama tiga petani lain (Vitalis Andi, Sakri, dan Ngatimin), Japin mengajukan judicial review UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempersoalkan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan karena dianggap sebagai pemicu terjadinya kriminalisasi terhadap mereka yang menolak kehadiran perkebunan.