Pertama, Adriana Venny menggugat kepada YJP bahwa ia telah di PHK oleh YJP. Namun dalam fakta persidangan (Selasa, 18 November 2008) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak dan bukti-bukti yang diajukan YJP, telah ditunjukkan bahwa tidak ada PHK dan jelas bahwa Adriana Venny telah menyatakan pengunduran diri dan telah membuat laporan publik dalam pelantikan pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi Yayasan Jurnal Perempuan.
Kedua, bahwa gugatan Adriana Venny adalah menuntut uang kepada Yayasan Jurnal Perempuan sebanyak Rp.134 juta. Dalam persidangan telah diungkapkan secara jelas bahwa Yayasan Jurnal Perempuan adalah organisasi masyarakat (organisasi non-profit) dimana dana dan asset yang dimiliki digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu.
Ketiga, Isu PHK ini telah dialihkan menjadi persoalan kegagalan pemenuhan janji oleh pendiri untuk menempatkannya sebagai Board of Director (BOD). Padahal BOD belum pernah dibentuk oleh YJP, jadi tidak pernah ada di dalam struktur kepengurusan YJP.
Keempat, bahwa Adriana Venny justru telah menyetujui Mariana Amiruddin sebagai Directur Acting dalam masa transisi selama 6 bulan sebelum acara pelantikan. Itu artinya, Adriana Venny sudah mengetahui rencana pelantikan dan pergantian kepemimpinan YJP. Pergantian kepemimpinan ini telah disepakati oleh manajemen YJP termasuk dirinya sendiri, sehingga keputusan pelantikan dan pengangkatan bukan semata-mata dilakukan oleh Badan Pendiri dalam hal ini Gadis Arivia tapi hasil kesepakatan bersama dengan Adriana Venny dan tim manajemen pimpinannya sendiri.
Kelima, fakta bahwa Adriana Venny telah ikut mendirikan organisasi baru bernama Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) sebagai pembina dengan menyertakan sebagian besar staf YJP, dan ini tidak sesuai dengan pernyataannya di hukumonline bahwa dia tidak bekerja di LSM baru.
Keenam, fakta mengenai jabatan Adriana Venny paska pelantikan sudah ada SK Pendiri bahwa Adriana Venny diangkat menjadi tenaga ahli di YJP. Namun SK ini tersandung justru karena Adriana Venny tidak mematuhi peraturan organisasi dengan memecah belah antar staf serta melakukan aksi demo di kantornya sendiri., Selain itu, ia melarang Mariana Amiruddin sebagai Direktur Eksekutif yang baru duduk di ruangan Direktur Eksekutif. Karena berbagai masalah yang ditimbulkan oleh r Adriana Venny, maka, tim manajemen 2008 memberikan peringatan kepada Adriana Venny dan untuk tidak masuk ke kantor YJP dulu sampai suasana kantor YJP tenang. Namun akibatnya, Adriana Venny melemparkan masalah internal YJP ini ke Depnaker.
4. Seharusnya hukumonline melakukan wawancara yang seimbang terhadap direktur eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan yang baru sehingga pemberitaan ini berimbang.