Terbaru

Klasifikasi Hukum berdasarkan Kepustakaan Ilmu Hukum

Jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum! Hukum dapat diklasifikasikan atas sumber, bentuk, sifat, dan lainnya. Berikut ulasan selengkapnya.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi klasifikasi hukum. Sumber: pexels.com
Ilustrasi klasifikasi hukum. Sumber: pexels.com

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, klasifikasi hukum di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan sumber, bentuk, isi, sifat, tempat berlaku, dan waktu berlakunya. Klasifikasi hukum adalah pembagian atau penggolongan hukum atas masing-masing kategorinya. Selengkapnya dapat disimak dalam uraian berikut.

Klasifikasi Sumber Hukum

Berdasarkan sumbernya, hukum dapat diklasifikasikan atas undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, dan revolusi. Terkait klasifikasi hukum di Indonesia berkenaan dengan sumbernya, T. Ngutra dalam Jurnal Supremasi Vol XI No. 2 menerangkan sejumlah hal berikut.

  1. Undang-undang: secara sederhana, undang-undang dapat diartikan dalam arti formil dan materiil. Dalam arti formil, undang-undang adalah bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat badan legislatif. Kemudian, dalam arti materiil, undang-undang adalah suatu peraturan yang isinya mengatur masyarakat atau daerah. Terkait sistem perundang-undangan, simak hierarki dan muatan isinya berikut ini.
  2. Kebiasaan: sebagai salah satu sumber hukum, Sudikno (dalam Ngutra 2016:203) menerangkan bahwa kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu.
  3. Yurisprudensi: singkatnya, yurisprudensi adalah sumber hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Yurisprudensi ini kemudian digolongkan menjadi dua, yakni yurisprudensi tetap dan tidak tetap atau biasa. Yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama. Sedangkan yurisprudensi biasa atau tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk dalam kategori tetap.
  4. Traktat: traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Jika diadakan oleh dua negara disebut sebagai traktat bilateral. Kemudian, jika dilaksanakan oleh beberapa negara, misalnya NATO, disebut sebagai traktat multilateral. Lalu, ada pula traktat kolektif atau terbuka yang mana merupakan perjanjian multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaannya tidak turut mengadakan, namun ikut menjadi pihak yang menyepakatinya.
  5. Doktrin: doktrin adalah ahli-ahli hukum ternama yang berpengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Umumnya, doktrin digunakan saat undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi tidak dapat memberikan jawaban atas suatu kasus. Untuk dapat dijadikan sumber hukum, doktrin yang digunakan haruslah telah menjadi putusan hakim.
  6. Revolusi: revolusi atau coup d’etat adalah tindakan warga negara yang mengambil alih kekuasaan dari luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi negara.

Baca juga:

Klasifikasi Bentuk Hukum

Berdasarkan bentuk atau wujudnya, klasifikasi hukumnya dapat digolongkan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Umumnya, hukum tertulis bersifat kaku, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang, Perpres, Perda, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

Hukum tidak tertulis dapat diartikan sebagai hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat tertentu. Keberadaannya tidak tertulis atau tidak terbentuk secara formal, namun tetap dipatuhi. Contohnya adalah hukum adat.

Klasifikasi Isi Hukum

Berdasarkan isi atau kajiannya, klasifikasi hukumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni hukum publik dan hukum privat. Secara sederhana, hukum publik mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum. Hukum yang termasuk dalam hukum publik, antara lain hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan pidana.

Tags:

Berita Terkait