Koalisi Minta Kasus Djoko Tjandra Diusut Menyeluruh dan Tuntas
Berita

Koalisi Minta Kasus Djoko Tjandra Diusut Menyeluruh dan Tuntas

Kasus ini sangat menciderai upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Seorang buronan bisa keluar dan masuk wilayah Indonesia dan difasilitasi oleh oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

Koalisi mendesak upaya pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh dan hingga tuntas dengan menyelidiki pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab di semua institusi terkait. “Kasus ini sangat menciderai upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Seorang buronan bisa keluar dan masuk wilayah Indonesia dan difasilitasi oleh oknum penegak hukum dan pemerintahan,” kata Liza.

Koalisi menyarankan agar Presiden membentuk Tim Bersama yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dan memproses secara hukum pidana yang berlaku setiap aparat institusi pemerintah dan penegak hukum yang membantu pelarian Djoko Tjandra.

Menuntut pula Ditjen Imigrasi mengusut tuntas oknum yang terlibat. Sebab, pihak Imigrasi seolah membiarkan begitu saja Djoko Tjandra keluar dan masuk wilayah Indonesia, padahal yang bersangkutan merupakan buronan. Selain itu, dugaan kelalaian lain pihak Imigrasi adalah menerbitkan paspor Djoko Tjandra. “Kejaksaan Agung memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Djoko Tjandra secara transparan dan akuntabel,” pintanya.

Tak hanya itu, Koalisi meminta Ketua Mahkamah Agung harus menjelaskan apa konsekuensi yang dihadapi pegawai yang membawa Anita Kolopaking ke kediamannya, serta langkah yang diambil untuk memastikan kesalahan tersebut tidak akan diulangi dan ditiru oleh pegawai pengadilan lainnya. “Kemudian, Ketua Organisasi Advokat serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menaungi Anita untuk mendisiplinkan dan mengeluarkan Anita Kolopaking dari keanggotaannya,” tegas koalisi.

Selain terkait penegakan hukum, Koalisi juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera dan secara sungguh-sungguh melakukan pembenahan kelembagaan administrasi kependudukan yang menyeluruh dengan cara: menyusun keterhubungan data yang memungkinkan identifikasi cepat buronan di titik-titik layanan harus dibarengi dengan mekanisme respon yang memadai; pemutakhiran data yang sewaktu; dan mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran hak tersangka.

“Koalisi meminta presiden memerintahkan pada Menteri Dalam Negeri untuk membenahi akuntabilitas sistem pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dari hulu ke hilir, mulai dari pencatatan kelahiran sampai dengan pencatatan kematian, bukan hanya pada soal-soal teknis di permukaan tentang KTP-el.”

Terakhir, meminta Menteri Hukum dan HAM untuk membahas RUU Perlindungan Data Pribadi secara serius dan melibatkan ahli serta masyarakat sipil untuk menjamin bahwa interoperabilitas data bila nantinya ada, tidak melanggar hak-hak kebebasan sipil warga dan untuk sebesar-besarnya pencapaian kesejahteraan yang adil.

“Saat ini sangat wajar jika masyarakat pesimis bahwa lembaga-lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi penegakan hukum, melindungi kepentingan negara, dan hak-hak mereka jika suatu saat mereka harus berhadapan dengan hukum.”

Tags:

Berita Terkait