Kolaborasi KAI-Polri Terkait Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Hukum
Terbaru

Kolaborasi KAI-Polri Terkait Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Hukum

Secara garis besar nota kesepahaman mengatur tiga poin.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Lebih lanjut Tjoetjoe optimis dapat bersinergi dalam penegakan hukum bersama Polri, terutama ketika ada kurangnya pemahaman penyidik terkait fungsi dan tugas advokat. Sebab advokat memiliki imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik. Tapi imunitas tersebut tidak berlaku absolut ketika melakukan pelanggaran etik.

“Kami diberikan kekebalan tapi bukan ‘kesaktian’. Kalau itu diterobos, yah bisa dipersalahkan dengan hukum,” katanya.

KAI sebagai organisasi advokat terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam peningkatan dan kualitas advokatnya. Seperti dengan MK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga sejumlah perguruan tinggi. Nah, dengan Divkum Polri yang notabene memiliki tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi anggotanya yang tersandung masalah, mewakili institusi saat terdapat gugatan terhadap Polri di pengadilan. Termasuk menyusun berbagai aturan internal di Kepolisian.

“Sehingga dengan kerja sama ini, KAI bisa menjadi bagian program kerja khususnya di Divkum Polri,” ujarnya.

Sementara Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Viktor Theodorus Sihombing menegaskan apresiasinya terhadap KAI. Sedianya Polri dapat bekerja sama dengan siapapun, lembaga maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas). Hanya saja prinsipnya satu, saling menguntungkan kedua pihak.

Jendral polisi bintang dua itu menjelaskan, keuntungan dimaksud bukanlah materi. Tapi poin pentingnya bagi Polri kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok. Yakni mengayomi, melindungi dan penegakan hukum bagi masyarakat luas. “Kami senang penandatanganan MoU ini dengan KAI,” imbuhnya.

Mantan Kabidkum Polda Metro Jaya itu menegaskan, kerja sama dengan organisasi advokat cenderung lebih pada peningkatan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Profesi advokat di mata Viktor, sebagai mitra dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dia optimis, semakin banyak kerja sama dengan banyak pihak bakal makin banyak yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Viktor yang pernah menjabat Kapolres Barito Selatan periode 2013 itu menegaskan, kerja sama kedua belah pihak tetap harus dievaluasi dan dimonitoring. Karenanya, nota kesepahaman tersebut menjadi keharusan bagi KAI dan Polri agar mensosialisasikannya ke jajaran masing-masing.  Harapannya, menurut Viktor melalui kerja sama tersebut bisa berlanjut dan bermanfaat yang lebih besar dalam penegakan hukum di tanah air.

“Jadi terimakasih atas inisiatif KAI,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait