Tanpa adanya tindakan tegas dan penegakan hukum, boleh jadi core value yang digaungkan Kementerian BUMN melalui jargon Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK) bakal sulit diimplementasikan. Dia berharap langkah progresif terus dilakukan Kementerian BUMN dalam pemberantasan korupsi di perusahaan-perusahaan plat merah.
Baginya, upaya bersih-bersih berdampak positif terhadap penyelesaikan krisis keuangan di tubuh perusahaan plat merah. Teranyar, lolosnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari lubang kepailitan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap langkah serius penyidikan dan audit investigasi yang dilakukan dan ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum di Garuda Indonesia berbuah kepercayaan dari para lessor atau kreditur melalui proses voting, sebanyak 347 atau 97,5% dari kreditur akhirnya menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Menurutnya, jumlah suara setuju itu merepresentasikan Rp 134 triliun dari Rp 138 triliun total utang Garuda kepada para lessor. Hal itu memberi optimisme bagi manajemen Garuda untuk bekerja lebih serius menjadikan Garuda sebagai maskapai kebanggaan nasional. Baginya, progress nyata penegakan hukum di tubuh perusahaan penerbangan plat merah itu membuat direksi Garuda Indonesia memiliki kepercayaan diri menghadapi persidangan di Pengadilan Niaga. Dengan begitu, memungkinkan Garuda untuk menegosiasikan pembayaran sewa.
“Gerakan bersih-bersih BUMN tidak boleh surut. Upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi dan restrukturisasi sistem dan proses bisnis BUMN,” ujarnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kolaborasi antara Kejagung dengan Kementerian BUMN dan BPKP yang dilakukan secara baik bakal menghasilkan sesuatu yang baik bagi negara dan bangsa. Dia menilai jajaran Jampidus pada Kejagung telah bekerja baik untuk memastikan sinkronisasi sedari awal dengan hasil audit investigatif dari BPKP.
Menurutnya, sedari awal Kementerian yang dipimpinnya bersama dengan Kejagung dan BPKP berkomitmen dalam memperbaiki perusahaan plat merah secara menyeluruh. Dia menilai program bersih-bersih BUMN bukanlah isapan jempol semata hanya melakukan penangkapan dan penetapan tersangka. “Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN,” kata dia.
Erick melanjutkan penyelamatan terhadap perusahaan penerbangan plat merah itu sebagai upaya perbaikan sebagaimana pada PT Jiwasraya yang sejak 2006 tak pernah kelar ditangani. Dengan dorongan Presiden Joko Widodo dengan menggandeng Kejagung dan BPKP, pemerintah mampu membuktikan perbaikan perusahaan asurasi plat merah itu hampir menyeluruh. “Belum sempurna, tapi sudah ke arah yang baik, begitu pun ASABRI,” kata dia.