Komitmen Kedua Capres Diragukan dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Berita

Komitmen Kedua Capres Diragukan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum di sektor lingkungan hidup tergolong buruk.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit

 

Dengan anggaran kurang dari Rp 10 triliun, Maryati melihat KLHK mampu mendorong penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Sementara anggaran Kementerian ESDM mencapai ratusan triliun rupiah, tapi PPNS dan inspekturnya minim. “Inspektur tambang sering dipindah-pindah, dan pengawas di lapangan tidak ada. Padahal penegakan hukum sangat penting disini,” bebernya.

 

Terkait korupsi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya mineral, Maryati berpendapat KPK sudah banyak melakukan penelusuran, tapi terbatas pada soal perizinan. Padahal banyak praktik mafia seperti ekspor batubara dan minyak di perbatasan yang belum tersentuh.

Tags:

Berita Terkait