Masyarakat sipil sejak awal mengkritik pengesahan UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Setelah beleid itu diterbitkan, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, dan PBHI mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ada banyak substansi yang disorot kalangan masyarakat sipil dalam UU PSDN, antara lain pembentukan komponen cadangan. Direktur LBH Semarang, Eti Oktaviani, menilai UU PSDN mengerikan karena mengatur tentang komponen cadangan (komcad) yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal seperti yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru.
Bentuk ancaman yang diatur sangat luas dan tanpa batas, sehingga rawan untuk ditafsirkan sesuai kepentingan kelompok tertentu. Selain komcad, diatur juga tentang komponen pendukung, sarana dan prasarana lainnya yang disebut sebagai sumberdaya nasional yang dipersiapkan untuk pertahanan negara.
“Luasnya cakupan pengaturan dalam UU PSDN ini berpotensi digunakan secara serampangan oleh kelompok yang berkepentingan,” kata Eti dalam diskusi bertema “Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komcad Melalui UU PSDN”, Kamis (19/5/2022).
Baca Juga:
- Menpan RB: ASN Masuk Komponen Cadangan untuk Perkuat Negara
- Sejumlah Alasan Tim Advokasi Minta MK Batalkan UU PSDN
Pengaturan terkait penyiapan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana tidak diatur dengan jelas siapa yang berwenang karena yang diatur hanya soal penetapannya. Akibatnya kewenangan ini rawan disalahgunakan. Parahnya lagi, tidak ada batas dan indikator bagi presiden untuk dapat mengerahkan komcad.
Pendanaan komcad juga rawan disusupi kepentingan oligarki. Sumber pendanaan pembentukan komcad selain dari APBN dan APBD juga bisa dari sumber lain yang tidak mengikat. Semakin kuatnya kelompok oligarki membuat komcad dapat digunakan karena mereka bisa memberikan pembiayaan.