Dalam peristiwa yang kita hadapi sekarang ini: KPK dianggap terlalu kuat buat siapa saja dan tidak bisa dikendalikan; penguasa tidak bisa leluasa dengan kebijakan yang bisa dianggap merugikan negara; proses persetujuan anggaran di eksekutif dan DPR yang penuh dengan aroma korupsi bisa berakhir di penuntutan pidana; begitu banyaknya anggota DPR dan penyelenggara negara dan pebisnis yang mendekam di penjara karena kasus korupsi dan masih antre sebagai tersangka atau calon tersangka; penyelenggara negara dan pebisnis sangat gerah dengan kekuasaan KPK yang bisa melakukan penyadapan dalam operasi mereka tanpa pengawasan langsung dari otoritas lain; KPK tidak mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan SP3 sehingga tersangka bisa terkatung-katung dalam waktu yang lama, sedangkan Polisi dan Jaksa mempunyai kekuasaan tersebut; dan mungkin setelah pemilu yang baru saja lewat ini adalah suatu kesempatan yang bagus bagi parpol, baik pendukung atau bukan pendukung Presiden Jokowi, untuk melakukan tes kepada Presiden terpilih, apakah ke depannya Parpol bisa menentukan keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan mendatang, misalnya setelah ini apakah MPR bisa menjadi lembaga negara tertinggi, atau apakah GBHN bisa dihidupkan kembali?
Tentu Anda tidak dilarang untuk percaya bahwa memang kali ini terjadi lagi suatu konspirasi besar di negara kita. Anda juga bisa memilih untuk percaya bahwa ini terjadi karena banyak peristiwa dan momen yang sedang terjadi yang berhimpitan dengan kepentingan-kepentingan untuk melemahkan KPK. Apapun itu, perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih bersih dari korupsi akan menjadi semakin berat, baik karena pimpinannya yang baru karena hasil seleksi yang buruk dan/atau karena amandemen UU KPK yang mungkin menghasilkan amandemen UU yang buruk. Mudah-mudahan itu semua hanya mimpi buruk. Yang jelas para koruptor atau calon koruptor sudah mulai bisa tersenyum.
Jakarta, September Yang Tidak Ceria.