Utama

Kontradiksi Edhy Prabowo: Kritik Kebijakan Susi Akibatkan Pengangguran, tapi Hidup Mewah

Edhy beri jam rolex untuk istrinya, beri uang AS$50 ribu untuk belanja di AS, hingga sewa apartemen untuk 3 sespri perempuan dan berikan mobil.

Oleh:
Aji Prasetyo
Bacaan 5 Menit
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. Foto: RES
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. Foto: RES

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dihadirkan penuntut umum sebagai saksi kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Dalam sidang, Edhy menjelaskan alasan membuka keran budidaya dan ekspor benur yang menyinggung kebijakan menteri KKP sebelumnya yaitu Susi Pujiastuti, namun disisi lain juga terungkap hidup mewah Edhy yang diduga berasal dari hasil korupsi dalam perkara ini.

Edhy yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ini mulanya menjelaskan keinginan untuk membuka keran budidaya dan ekspor benur sudah ada sejak ia duduk di DPR. Saat itu, dia melihat kebijakan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti, banyak membuat masyarakat kehilangan pekerjaan akibat Permen KP No. 56/2016 soal pelarangan benih lobster.

“Pada saat saya Ketua Komisi IV saya sebagai mitra KKP, Ibu Susi. Banyak masukan masyarakat di pesisir selatan Jawa kemudian daerah Lombok, Bali, dan Indonesia Timur, Sulawesi dan mereka merasa kehilangan pekerjaan dengan dilaksanakannya Permen KP No. 56/2016,” kata Edhy secara virtual dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/3).

Edhy mengklaim benih lobster merupakan sumber daya alam setiap yang setiap tahun selalu ada fase-fase besar dan kecil tergantung pada musim dan juga menjadi tempat penghidupan masyarakat pesisir di lapangan hidupanya tergantung itu untuk menyekolahkan anak dan kebutuhan lain. Sebab dengan dikeluarkan keputusan menteri soal larangan ekspor, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. (Baca: Kala Tim Due Diligence KKP Minta Rp5 Miliar untuk Edhy Prabowo)

Oleh karena itu ia mengaku pembukaan keran budidaya dan ekspor benur bukan serta merta keinginannya sebagai menteri tetapi dari hasil kajian dari para ahli. Meskipun ia juga mengakui ada penolakan dari para aktivis lingkungan karena dianggap kebijakan membuka keran ekspor benur bisa merusak lingkungan.

Namun disisi lain juga banyak gelombang protes yang terjadi akibat kebijakan Susi yang melarang adanya ekspor benur, bahkan hingga ada laporan pembakaran kantor polisi. “Kalau ada kebijakan yang menghilangkan pekerjaan masyarakat sebelum kebijakan dilaksanakan harus ada solusi. Kebijakan harus ada sosialisasi. Akibatnya ada protes. Ada polsek ya dibakar masyarakat karena penegakan budidaya lobster sudah masif sehingga banyak yang ditangkap waktu itu,” terangnya.

Hidup mewah

Namun alasan Edhy membuka keran benur karena kebijakan Susi selaku menteri KKP ketika itu berakibat banyaknya pengangguran juga patut dipertanyakan. Sebab seperti diketahui bersama ia menjadi tersangka karena diduga menerima suap berkaitan dengan kebijakannya tersebut, selain itu di persidangan juga terungkap hidup mewah Edhy yang diduga berasal dari uang hasil korupsi.

Tags:

Berita Terkait