Konflik agraria yang bersifat struktural tak hanya terjadi antara masyarakat dengan badan usaha swasta, tapi juga milik negara (BUMN). Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai konflik agraria yang melibatkan BUMN cenderung lebih sulit untuk dituntaskan. Bahkan pendekatan represif kerap dilakukan dalam menghadapi warga dan konflik agraria. Hal itu dialami antara lain oleh warga Kampung Baru, Gurilla, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Peristiwa kekerasan terbaru yang dialami warga terjadi Sabtu (21/1/2023) lalu dimana 3 rumah warga dirusak ratusan pihak keamanan PTPN III Unit Kebun Bangun dengan menggunakan alat berat.
Dewi mencatat konflik agraria yang terjadi di Kampung Baru adalah salah satu konflik yang dipicu akibat klaim penguasaan aset tanah BUMN yang tumpang tindih dengan tanah garapan dan perkampungan rakyat. “Klaim atas tanah oleh perusahaan plat merah tersebut, utamanya PTPN tidak hanya menyebabkan letusan konflik di berbagai pelosok, tetapi menyebabkan juga kekerasan terhadap rakyat,” kata Dewi Kartika saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2023).
Tren letusan konflik agraria di wilayah operasi PTPN menurut Dewi cenderung meningkat. Tahun 2022, KPA mencatat terjadi 212 letusan konflik agraria di berbagai sektor, dimana 21 kasusnya adalah konflik agraria masyarakat dengan PTPN. Konflik agraria itu melibatkan 8 dari 14 PTPN yang ada, salah satunya PTPN III.
Menurut Dewi, dalam konflik agraria yang melibatkan PTPN, pendekatan represif menjadi cara yang kerap digunakan untuk menghadapi warga dan menangani konflik. Bahkan tahun 2022, pendekatan itu diperkuat PTPN yang secara khusus melakukan nota kesepahaman dengan Polda di masing-masing provinsi. Kesepakatan ini bertujuan untuk menangani konflik agraria dengan dalih pengawasan dan penegakan hukum.
Kerja sama seperti itu menurut Dewi tidak menuntaskan konflik, justru PTPN bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang paling buruk dalam menangani konflik agraria. Dewi menekankan dalam konflik agraria tak sedikit perempuan dan anak menjadi korban. Misalnya, kekerasan dan intimidasi yang menimpa warga di Kelurahan Gurilla menyebabkan banyak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Ada 8 perempuan dan 3 rohaniawan mendapat kekerasan dari aparat keamanan perusahaan. Anak-anak di Kelurahan Gurilla juga mengalami trauma yang sangat berat,” beber Dewi.
Ironisnya, penyelesaian terhadap konflik agararia yang terjadi selama ini macet. Menurut Dewi salah satu sebab yakni absennya peta jalan penyelesaian masalah konflik agraria pada PTPN dan diskriminasi hukum yang menguntungkan perusahaan telah menyebabkan konflik agraria terakumulasi tanpa solusi.