KPAI Dorong Percepat Pembangunan Sistem Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Terbaru

KPAI Dorong Percepat Pembangunan Sistem Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Sistem yang dibuat harus disertai dengan sistem pengaduan dan pengawasan yang melibatkan pihak berkepentingan.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA). Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo 15 Juli 2022 lalu itu menjadi penguat bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai garda terdepan di sektor perlindungan anak. Karenanya, KPAI mendorong pemerintah tingkat pusat maupun daerah agar membuat sistem pencegahan kekerasan terhadap anak yang terintegrasi.

“KPAI mendukung upaya pemerintah untuk membangun sistem pencegahan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Perpres 101 tahun 2022,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti kepada Hukumonline, Rabu (20/7/2022).

Pasal 3 Perpres 101/2022 menyebutkan, “Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupatenlkota dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak”. Baginya, pencegahan terhadap perbuatan tindak pidana terhadap anak jauh lebih baik ketimbang penanganan ketika terjadi perkara pidana.

Tapi, kata Retno, sistem pencegahan yang dibuat nantinya mesti disertai dengan sistem pengaduan dan pengawasan yang melibatkan banyak pihak berkepentingan di bidang perlindungan anak. Misalnya, di satuan pendidikan menjadi wajib melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan dan stakeholders yakni masyarakat di sekitar sekolah maupun madrasah dan pondok pesantren pun wajib dilibatkan terutama untuk melakukan pengawasan.

Retno melihat Perpres 101/2022 upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di berbagai daerah. Dia menilai dalam pertimbangan beleid tersebut menyebutkan “Bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi, sehingga perlu optimalisasi peran pemerintah”.

Baca Juga:

Fakta masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan pemerintah memiliki perhatian dan kepedulian terhadap sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi belakangan terakhir. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak malah terjadi di lembaga-lembaga Pendidikan oleh oknum pendidik yang semestinya melindungi anak/peserta didik.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) rentang waktu antara 2016-2020, setidaknya terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan dari 7.879 menjadi 10.770 anak. Kasus-kasus tersebut tertinggi terjadi pada jenis kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran.

Retno menegaskan lembaga negara tempatnya bernaung pun mendorong implementasi UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat segera diterapkan meskipun aturan turunan dan teknis belum juga rampung disusun dan diterbitkan. Aturan peralihan dalam UU 12/2022 menyebutkan, “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

“Mari kita dorong bersama berlakunya aturan turunan UU TPKS secepatnya, jangan menunggu yang paling lama agar kasus-kasus yang baru dilaporkan ke kepolisian dapat diproses dengan menggunakan UU TPKS,” ujarnya.

Bagi Retno, kendati belum adanya aturan pelaksana UU 12/2022, setidaknya Presiden Joko Widodo sudah memulai dengan Perpres 101/2022 dalam memberikan perlindungan dan pencegahan dari tindak pidana kekerasan terhadap anak. “Ini merupakan langkah maju, tapi yang lebih penting segera dapat diimplementasikan demi perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak,” harapnya.

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Theresia Iswarini menilai beleid penghapusan kekerasan terhadap anak itu sudah tepat. Hanya saja perlu implementasi secara menyeluruh berjalan secara maksimal agar terjadi perubahan. Baginya, Perpres 101/2022 hanya instrumen dalam memastikan kerja sinergis dalam perlindungan anak. “Tapi yang paling penting implementasinya,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurutnya, salah satu instrumen yang dapat mendukung PKTA dengan mendorong pelaksanaan amendemen UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pemerintah mesti membuat mekanisme pemantauan perkawinan anak yang lebih ketat dan kuat serta pemberian sanksi tegas untuk memastikan tak lagi ada praktik perkawinan usia anak.

Iswarini berpendapat Perpres 101/2022 bertujuan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga serta pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mencegah, penanganan kekerasan terhadap anak. Kendati praktiknya pemerintah telah berupaya dengan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, tapi perlu lebih dioptimalkan. Sebab, kekerasan terhadap anak memiliki dampak jangka panjang yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Karenanya dibutuhkan langkah strategis terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Tags:

Berita Terkait