Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan kebijakan pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. KPK juga mengingatkan mekanisme penyaluran bansos secara tunai memiliki risiko yang lebih rendah, namun bukan berarti tanpa kendala.
"KPK tentu berharap kebijakan pemerintah untuk kembali menyalurkan bansos COVID-19 tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya sehingga dapat lebih tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan," kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/7).
Ia mengatakan bahwa mekanisme penyaluran bansos secara tunai memang memiliki risiko yang lebih rendah. Namun, bukan berarti tanpa kendala.
Kajian KPK menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data. (Baca: KPK Minta Penjelasan Pemprov DKI Soal Perbedaan Data Bansos dengan Kemensos)
Kendati demikian, kata Ipi, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bansos menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan kajian KPK maupun implementasi rencana aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), sehingga kualitas data diharapkan sudah semakin baik.
Selanjutnya, pemutakhiran data penerima bansos juga melibatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya sehingga koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan perlu terus dibangun.
"Harapannya bansos dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan serta akuntabel dari aspek tata laksananya," kata Ipi.