KPK Putuskan untuk Menerima Vonis Damayanti
Berita

KPK Putuskan untuk Menerima Vonis Damayanti

Meski, putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta agar Damayanti divonis penjara selama enam tahun penjara, KPK menerimanya.

ANT | Sandy Indra Pratama
Bacaan 2 Menit
Terdakwa suap terkait proyek jalan trans-Seram Kemen PUPR di Maluku dan Maluku Utara, Damayanti Wisnu Putranti menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/8).
Terdakwa suap terkait proyek jalan trans-Seram Kemen PUPR di Maluku dan Maluku Utara, Damayanti Wisnu Putranti menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/8).
Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk tidak mengajukan banding dan menerima putusan terhadap mantan anggota Komisi V dari Fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti yang divonis empat tahun enam bulan penjara, karena dinilai terbukti menerima suap terkait pengurusan anggaran di Kementerian PUPR.
"Pimpinan (KPK menyatakan) kami tidak banding," kata Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Damayanti, Ronald F Worotikan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/10).
Pada 26 September 2016 lalu, majelis hakim menyatakan Damayanti terbukti menerima suap 278.700 ribu dolar Singapura dan Rp1 miliar sebagai komisi pengurusan program aspirasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga divonis empat tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Namun baik Damayanti maupun jaksa KPK menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari.
Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta agar Damayanti divonis penjara selama enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 enam bulan kurungan ditambah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
"Alasannya, kalau dilihat dari pertimbangan kita sudah banyak masuk ke putusan, itu pertimbangan pertama. Kedua, hukuman pidananya juga sudah dua pertiga, kemudian dendanya juga sudah sesuai jadi itu pertimbangannya," kata jaksa Ronald. (Baca juga: Jadi Justice Collaborator, Politikus Damayanti Dihukum 4,5 Tahun Bui)
Majelis hakim yang terdiri atas Sumpeno, Mas'ud, Baslin Sinaga, Titik dan Sigit Herman Binaji juga tidak memenuhi tuntutan JPU KPK agar hak Damayanti untuk menduduki jabatan publik dicabut selama 5 tahun sejak Damayanti selesai menjalani pidana pidana pokoknya.
"Memang tadinya kita mempertimbangkan putusan hakim yang tidak masuk yaitu mengenai pencabutan hak politik ini memang sudah didiskusikan dengan pimpinan kita akan melakukan upaya hukum apa tapi memang kesepakatannya untuk masalah hak politik kami tidak mengajukan banding karena ini terkait juga posisi Damayanti sebagai 'justice collaborator'," ujar jaksa Ronald.
Tags:

Berita Terkait