KPK Tegaskan Penyidik Dapat Hitung Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi
Terbaru

KPK Tegaskan Penyidik Dapat Hitung Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyarankan agar penegak hukum lebih memperkuat pembuktian mens rea atau niat jahat pelaku tindak pidana korupsi. Karena dilakukannya perbuatan tidak serta merta menjadi korupsi, melainkan harus ada mens rea hingga perbuatan itu selesai.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit


Di sisi lain, Alex juga menyarankan agar penegak hukum lebih memperkuat pembuktian mens rea atau niat jahat pelaku tindak pidana korupsi. Karena, dilakukannya perbuatan tidak serta merta menjadi korupsi, melainkan harus ada mens rea hingga perbuatan itu selesai.


“Pemahaman itu harus kita bangun, saya selalu sampaikan korupsi itu perbuatan yang disengaja, bukan karena kelalaian. Tindakan yang disengaja, terencana, dan dia sadar dampak dari perbuatan itu akan menyebabkan kerugian negara, itu harus disadari dari awal,” tegas Alex.


Di sisi lain, sebagai pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi yang diamanatkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, KPK berwenang menerima informasi penyidikan perkara yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian. Oleh karenanya, KPK mengembangkan e-SPDP agar instansi penegak hukum lain mudah memberitahukan perkara yang disidiknya kepada KPK.


“Namun, berdasarkan catatan kami, ternyata di wilayah NTT belum semua dilakukan pelaporan ke KPK. Pada 2022, SPDP dari Polda NTT dan jajarannya baru ada 10, 71,4%. Sedangkan dari Kejaksaan Tinggi NTT dan jajarannya baru ada 17 atau 43,6%. Ini menjadi perhatian, kenapa baru sedikit? Padahal informasi itu jadi dasar monitoring KPK,” ujar Alex.

Menanggapi hal tersebut, Inspektur Pengawas Daerah Polda NTT Zulkifli menyampaikan kesiapannya untuk bersinergi bersama KPK untuk memberantas korupsi di NTT. Karena, saat ini pihaknya mengalami beberapa kendala dalam penanganan perkara korupsi.


“Masih ada perkara yang belum bisa diselesaikan karena objek perkara berada di luar wilayah NTT dan ada perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa peneliti, sehingga perkara menjadi bolak balik P-19,” ujar Zulkifli.


Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Hutama Wismu menyampaikan sejumlah permasalahan yang menyebabkan berkas perkara korupsi dinyatakan tidak lengkap. Mulai dari perbedaan penafsiran terhadap suatu pasal dan alat bukti, hingga perbedaan pendapat menyangkut kerugian keuangan negara.

“Untuk itu, pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pendapat dalam perhitungan kerugian keuangan negara,” kara Hutama.


Kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Sofyan Edison menyampaikan dukungannya kepada APH dalam pengungkapan korupsi melalui perhitungan kerugian keuangan negara. Sampai September 2022, Sofyan telah menyelesaikan 6 laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara.


“Kami juga sudah memberikan 6 kali keterangan ahli kepada penyidik dan keterangan pada persidangan kasus korupsi sebanyak 5 kali,” jelas Sofyan

Tags:

Berita Terkait