Kurator, lanjutnya, disarankan untuk tidak melakukan pemberesan harta pailit secara terburu-buru. Kurator harus dapat melakukan inventarisasi harta yang harus dijual cepat karena adanya risiko kerusakan, dan harta yang tidak urgent untuk dijual. Apalagi jika penjualan harta pailit dilakukan saat debitur belum insolvent atau penjualan dilakukan dibawah tangan.
“Jangan karena ada investor, property debitur langsung dijual murah, dibawah tangan dengan dalil kreditur diizinkan menjual harta pailit tanpa sepengetahuan hakim,” tegasnya.
Dan tak kalah pentingnya, Sianipar juga mewanti-wanti kurator untuk tidak mengklaim uang fee kurator diawal sebelum adanya keputusan hakim pengawas. Meskipun kurator berhak secara sendiri melakukan penarikan, dan uang tersebut merupakan hak kurator saat mengurus perkara kepailitan dan PKPU.
“Besarnya risiko juga diimbangi dengan fee kurator. Tapi jangan cepat-cepat membagi uang tanpa keputusan hakim. Itu bukan berarti uang pribadi itu adalah uang yang temrasuk dalam harta paolit dan sedang berjalan perkaranya sekalipun kurator berhak secara sendiri menandatangani penarikan, tapi itu bukan uang pribadi. Fee jangan diambil diawal sebelum ada putusan pengadilan,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Sertifikasi AKPI Ricardo Simanjuntak menambahkan bahwa penyelesaian perkara PKPU di Pengadilan Niaga membutuhkan pemahaman dan kekuatan berfikir. Ketika pemahaman dan kekuatan berfikir tidak baik, maka berpotensi terjadi kecurangan alias ‘main uang”.
“Saat doku menjadi dasar penyelesaan sengketa ini berat. Peletakan uang menjadi bagian sengketa harusnya sudah mulai digeser supaya bisa melihat arti dari penyelesaan kepailitan. Karena kalau main duit itu tidak bisa melihat arti dari pneyelesaian kepailitan. Tidak hanya kepada pengadilan tapi kepada kita semua. Kecerdasan seharusnya menjadi kebanggan saat melakukan pekerjaan dengan baik. Meletakkan tangan dan urat saraf di meja dengan duit, itu bukan pekerjaan pengacara,” tegasnya pada acara yang sama.
Selain itu Ricardo juga menyebutkan bahwa PKPU merupakan instrument yang sangat efektif bagi debitur untuk mendapatkan kepastian masa depan usaha ditengah distorsi keuangan. Lewat PKPU, debitur dapat meminta waktu kepada kreditur mayoritas untuk menyehatkan keuangan perusahaan agar debitor dapat melakukan pembayaran utang dengan baik.
“UU Kepailitan dan PKPU mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk berusaha secara profesional dan baik. UU Kepailitan dan PKPU yang baik menggambarkan suatu kebaikan dari hukum bisnis suatu negara. Semakin baik UU Kepalitan dan PKPU, maka semakin investor melihat bahwa negara itu pantas menjadi tujuan investasi,” tandasnya.